FRAKSI Partai Gerindra DPRD Kota Mataram meminta Pemkot Mataram memastikan arah kebijakan belanja dalam APBD Perubahan 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, S.H., dalam pemadangan umum fraksi baru-baru ini.
Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja Pemkot Mataram yang meraih sejumlah penghargaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang berdampak pada tambahan transfer dari pemerintah pusat.
Namun, Muhtar meminta penjelasan lebih rinci mengenai besaran kontribusi penghargaan tersebut terhadap pendapatan daerah serta keberlanjutan fiskalnya.
“Jangan sampai APBD Perubahan ini hanya bertumpu pada transfer pusat, sementara optimalisasi PAD, khususnya retribusi persampahan dan parkir, belum maksimal,” ujarnya.
Gerindra juga menyoroti tambahan belanja sekitar Rp42 miliar. Anggaran tersebut diminta benar-benar diarahkan untuk menutup kekurangan APBD murni dan membiayai program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi rehabilitasi gedung dan sarana prasarana sekolah, penambahan iuran asuransi kesehatan ASN, PPPK dan UHC, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penataan jalan, drainase, sungai dan ruang terbuka hijau.
Gerindra mendukung sektor pendidikan dan kesehatan sebagai belanja wajib. Rehabilitasi sekolah, kata Muhtar, perlu memprioritaskan sekolah negeri yang mengalami kerusakan berat. Sementara untuk UHC, Pemkot diminta memastikan tidak ada warga Mataram yang ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi.
Persoalan persampahan juga menjadi perhatian serius. Gerindra menilai kondisi sampah di Mataram membutuhkan penanganan komprehensif, termasuk terkait rencana pengadaan dan penambahan areal TPA Kebon Kongok.
Menurut Muhtar, perlu dipastikan penambahan areal TPA diikuti modernisasi pengelolaan sampah. Gerindra mendorong penguatan TPST 3R dan bank sampah di setiap kelurahan agar penanganan sampah tidak sekadar memindahkan timbunan ke TPA.
Terkait program bedah rumah, Gerindra meminta data penerima disusun secara by name by address dan tidak tumpang tindih. Prioritas diharapkan diberikan kepada kelompok rentan seperti janda lanjut usia, penyandang disabilitas, dan veteran.
Sementara pembangunan jalan, drainase dan sungai diminta diawasi ketat, terutama memasuki musim penghujan. Gerindra juga mengingatkan agar belanja sarana perkantoran tidak mendominasi APBD dan meminta inventarisasi aset daerah dilakukan secara jelas untuk mencegah aset dikuasai pihak ketiga. (fit)
