Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengoptimalkan normalisasi sejumlah sungai sebagai langkah antisipasi banjir saat musim hujan. Upaya tersebut dilakukan dengan membersihkan sampah dan mengurangi penumpukan sedimen yang berpotensi menghambat aliran air.
Sejumlah aliran sungai menjadi perhatian, di antaranya Sungai Ancar dan Sungai Unus. Penanganan difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan, salah satunya di Sungai Unus, khususnya wilayah sebelah timur Loang Baloq hingga Batu Ringgit.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan normalisasi dilakukan untuk mengoptimalkan daya tampung sungai sehingga mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Kami upayakan untuk mengoptimalkan daya tampung air sebagai antisipasi saat puncak hujan,” ujarnya, Jumat (2/10).
Menurut Lale, keberadaan sampah dan sedimentasi menjadi perhatian utama dalam menghadapi musim hujan. Untuk penanganan Sungai Unus, Dinas PUPR Kota Mataram berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I agar dapat menurunkan alat berat berupa ekskavator ke sejumlah titik yang membutuhkan pengerukan.
Ia menyebutkan, kondisi endapan sedimen di sejumlah titik sebenarnya belum terlalu parah. Namun, penumpukan sampah yang berasal dari aktivitas masyarakat masih menjadi persoalan utama karena dapat menyumbat aliran air.
Selain Sungai Unus, pembersihan dan pengerukan juga dilakukan di sejumlah aliran lainnya, seperti Sungai Ancar dan Kali Ning.
Lale mengatakan, pada puncak musim kemarau, seluruh sungai berpotensi mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Kendala yang dihadapi di lapangan salah satunya adalah akses untuk menurunkan alat berat karena padatnya permukiman di sepanjang bantaran sungai.
“Hambatan utama kami di lapangan biasanya adalah akses penurunan alat berat karena permukiman yang padat di sepanjang bantaran sungai,” jelasnya.
Terkait anggaran normalisasi, Dinas PUPR Kota Mataram memastikan pemeliharaan rutin tetap berjalan dengan mengoptimalkan sekitar 300 petugas harian lepas, termasuk kesiapan armada dan operasional di lapangan.
Sementara itu, pekerjaan fisik berskala besar di sejumlah sungai utama dilakukan melalui kolaborasi dengan BWS menggunakan alokasi anggaran pemerintah pusat. (pan)
