Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram menggelar konsolidasi demokrasi bersama insan pers. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus membahas dinamika dan tantangan pengawasan pemilu ke depannya.
Ketua Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menyerap pandangan insan pers terhadap berbagai dinamika kepemiluan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurut Yusril, sejumlah isu strategis turut menjadi bahan diskusi. Salah satunya wacana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Selain itu, wacana pelaksanaan Pilkada 2030 juga menjadi perhatian. Salah satu isu yang dibahas yakni mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat atau melalui perwakilan.
“Berbagai wacana kepemiluan itu yang sedang dibahas. Termasuk kemungkinan perubahan mekanisme dan kelembagaan penyelenggara pemilu,” ujar Yusril pada Kamis (8/10).
Ia juga menyebut adanya wacana penambahan jumlah komisioner Bawaslu pada periode pemilu mendatang. Dalam skema tersebut, jumlah anggota Bawaslu RI direncanakan menjadi sembilan orang, Bawaslu provinsi tujuh orang, serta Bawaslu kabupaten/kota lima orang. “Itu yang sedang digodok oleh pemerintah,” kata Yusril.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Mataram, Bambang Suprayogi mengatakan konsolidasi tidak hanya dilakukan bersama insan pers.
Sebelumnya, Bawaslu Kota Mataram juga menggelar silaturahmi dengan pimpinan partai politik. Dari 18 partai peserta pemilu di Kota Mataram, sebanyak 12 pimpinan partai telah mengikuti pertemuan tersebut.
“Kita gelar pertemuan dengan pimpinan partai. Kegiatan silaturahmi di luar kegiatan Pemilu,” kata Bambang.
Selain membangun komunikasi dengan pers dan partai politik, Bawaslu Kota Mataram juga menyasar pemilih dari kalangan generasi Z.
Bawaslu secara rutin menggelar kegiatan pendidikan pemilu bagi pelajar di sejumlah sekolah di Kota Mataram.
Dia mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai kepemiluan sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu.
“Kegiatan itu sebagai upaya Bawaslu memberi edukasi pengawasan Pemilu di sekolah,” pungkasnya. (ndi).
