Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memperhatikan hak pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG). Relawan harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, H. Muhammad Fakhrunraji, mengatakan terdapat dua aspek jaminan sosial yang perlu diperhatikan para pemilik atau mitra SPPG, yakni jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemenuhan perlindungan sosial tersebut,dinilai penting untuk menjamin hak relawan selama menjalankan tugas.
Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, khususnya yang berpenghasilan di atas atau setara dengan upah minimum regional (UMR). Karena itu, mitra SPPG diharapkan memastikan relawan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mitra SPPG diharapkan dapat memastikan para relawan memperoleh perlindungan sosial baik itu jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya pekan kemarin.
Untuk memastikan kebutuhan perlindungan tersebut, Pemkot Bima mendorong pemadanan data relawan di seluruh unit SPPG. Pendataan mencakup identitas relawan, status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Kota Bima disebut telah mencapai sekitar 98 persen. Meski demikian, pemerintah daerah masih menilai perlu adanya pembenahan dan pemutakhiran data,agar kepesertaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Meski demikian, upaya pembenahan dan pemutakhiran data tetap diperlukan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal,” sebutnya.
Pemadanan data diharapkan membantu pemerintah daerah dan mitra SPPG mengetahui relawan yang telah memiliki perlindungan jaminan sosial maupun yang masih memerlukan pemenuhan kepesertaan. (hir)
