Bima (Suara NTB) – Pembangunan Program Listrik Desa (Lisdes) yang bersumber dari APBN 2026 di Kabupaten Bima mulai berjalan di sebagian besar lokasi sasaran. Dari total 12 lokasi, sebanyak 10 lokasi telah memasuki tahap konstruksi dengan progres rata-rata mencapai 40 persen.
Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, mengatakan dua lokasi pembangunan listrik desa masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebelum pekerjaan konstruksi mulai dikerjakan. Pasalnya, dari 12 lokasi pemasangan jarigan listrik, sebanyak 10 lokasi atau 83 persen tengah memasuki tahap pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata mencapai 40 persen. “Satu lokasi atau 8 persen masih dalam proses penyelesaian perizinan kontrak, sedangkan satu lokasi lainnya dalam tahap penyelesaian tapal batas,” katanya, Senin (12/10).
Anggaran program listrik desa bersumber dari APBN 2026 tersebut, menyasar 12 lokasi yang tersebar di enam kecamatan dan 11 desa di Kabupaten Bima. Sebaran lokasi meliputi Dusun Baku dan Mpori Lembo di Kecamatan Lambu, serta Dusun Jembatan Besi dan So Besi Ryyando di Kecamatan Soromandi.
Selanjutnya, Dusun Tambe di Kecamatan Bolo; Dusun Mamba, Sawah Karampi Barat, Tolo Karumbu, dan Karumbu SMA 2 di Kecamatan Langgudu; Dusun Tolotemba RT 09 dan Jembatan Campa di Kecamatan Madapangga; serta Dusun Tolo Pandai di Kecamatan Woha.
Dua lokasi yang belum memasuki tahap konstruksi masih membutuhkan penyelesaian aspek administratif, masing-masing terkait perizinan kontrak dan tapal batas. Penyelesaian kedua persoalan tersebut menjadi bagian penting agar pembangunan jaringan listrik di seluruh lokasi sasaran dapat dilanjutkan.
Pihak PLN UP3 Bima, lanjutnya, berkomitmen mengawal proses pembangunan, termasuk penyelesaian persoalan perizinan dan tapal batas. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh jaringan listrik desa yang masuk dalam program APBN 2026,segera beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat.
Sementara itu, Irfan menegaskan pemenuhan kebutuhan listrik di desa bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan dasar.
“Pemenuhan kebutuhan listrik merupakan fondasi utama dalam meningkatkan taraf hidup, mempercepat pembangunan ekonomi daerah, serta menunjang sarana pendidikan dan kesehatan di tingkat desa,” ucapnya. (hir)
