Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., akhirnya melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) hasil seleksi terbuka, Kamis (15/10). Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta langsung bekerja alias tancap gas.
Sebelas pimpinan OPD yang dilantik di antaranya, Anike Kusumawati, S.SiT., M.Kes., sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Dompu. Dr. Mahjulan, SP., MP., sebagai Asisten Administrasi Umum. Drs. Azuardana, M.Tr.T.P., sebagai Kepala BKD dan PSDM. Zainal Afrodi, S.Pd., MM., sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol); serta H. Wan Muhtajun, ST., sebagai Kepala Pelaksana BPBD.
Selanjutnya, Soekarno, ST., MT., sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Rahmat Hidayat, SE., sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Suparman, ST., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). David, ST., MT., sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Moh. Yassir Araffat, S.IP., MM., sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta drh. Mujahidin sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Bupati menegaskan, pelantikan dilakukan setelah mempertimbangkan momentum yang tepat untuk menempatkan pejabat pada posisi strategis. Menurutnya, sebagai kepala daerah perlu memastikan waktu pengisian jabatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. “Saya ingin melihat momentum yang tepat, karena saya sebagai user yang menggunakan perangkat ini, dan sekarang waktunya yang tepat,” ungkapnya.
Bupati meminta seluruh pejabat segera bekerja dan merealisasikan program yang telah disiapkan. Pejabat yang mengikuti seleksi terbuka, khususnya untuk jabatan eselon II, seharusnya telah memiliki gambaran program dan inovasi yang akan dijalankan ketika mendapat amanah.
“Bukan saatnya untuk merencanakan. Karena saat berkompetisi menjadi eselon II, bapak dan ibu sudah memiliki program kegiatan untuk jabatannya. Jadi, sekarang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Bambang juga mengingatkan agar pakta integritas yang telah ditandatangani tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kinerja nyata, terutama dalam menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam kebijakan serta program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas OPD,agar pelaksanaan program pemerintah berjalan optimal. Menurutnya, ego sektoral tidak boleh menjadi penghambat dalam mewujudkan target pembangunan. Keberhasilan pemerintah daerah, katanya, bukan hanya diukur dari capaian masing-masing OPD, melainkan dari keberhasilan bersama dalam membangun Dompu.
“Kalau ada kekurangan, kita benahi dan sempurnakan. Jika ada kesalahan, kita tinggalkan. Potensi yang kita miliki harus kita kembangkan bersama untuk mendorong kemajuan daerah yang kita cintai ini,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan program, Bupati meminta para pejabat tidak hanya berkutat pada urusan administrasi di belakang meja. Mereka harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada camat. Bambang meminta para camat lebih aktif menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah masing-masing. Sebab, sebagian tugas dan tanggung jawab kepala daerah telah dilimpahkan kepada camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, ia menyayangkan masih adanya persoalan yang bersumber dari desa dan berujung di meja bupati. Karena itu, camat diminta memahami serta menangani persoalan di wilayah kerjanya secara lebih proaktif, bukan sekadar menjalankan rutinitas kantor, menghadiri kegiatan seremonial, atau memberikan sambutan.
Seluruh pejabat juga diminta memahami tugas pokok dan fungsi, batas kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing. Dengan begitu, setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan dan tidak terus menumpuk di tingkat kabupaten.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bambang meminta seluruh jajaran tetap menunjukkan kinerja maksimal. Keterbatasan anggaran, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi dan mengembangkan potensi daerah.
“Kita diuji untuk mampu bekerja secara maksimal dengan anggaran yang minimal. Jangan pernah menjadikan alasan efisiensi dan keterbatasan sebagai penghambat untuk berimprovisasi, berinovasi, dan melakukan sesuatu,” tegasnya. (ula)
