Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU, menyalurkan bantuan pompa air kepada kelompok tani di KLU, Kamis (15/10/2026). Bantuan tersebut untuk mengintervensi dampak kekeringan ekstrem agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar di tingkat petani.
Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., mengungkapkan sektor pertanian merupakan pilar utama ketahanan pangan di wilayah KLU. Saat ini, rata-rata petani sedang menghadapi tantangan iklim yang cukup berat, yaitu ancaman kekeringan ekstrem akibat fenomena alam. Situasi tersebut secara otomatis mengganggu pola tanam di tingkat petani.
“Dampak dari kemarau panjang ini sangat dirasakan langsung oleh para petani kita di lapangan, di mana ketersediaan air irigasi menjadi sangat terbatas dan mengancam produktivitas lahan sawah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah merespons situasi yang dihadapi petani tersebut dengan menyalurkan delapan unit pompa air kepada delapan kelompok tani. Langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah untuk melakukan mitigasi serta langkah cepat tanggap darurat pangan.
“Bantuan ini ditujukan agar potensi gagal panen akibat kekeringan di wilayah KLU dapat diminimalisir sekecil mungkin,” sambungnya.
Melalui pemanfaatan teknologi pompa air, Pemda berharap dapat mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada—baik dari sungai, embung, maupun saluran irigasi sekunder—untuk dialirkan langsung ke lahan-lahan pertanian yang mulai kritis. Pemerintah menargetkan, pada kelompok tani yang diintervensi tersebut, tanaman yang sedang tumbuh dapat diselamatkan, indeks pertanaman (IP) dapat terus ditingkatkan, serta produktivitas pertanian tetap berjalan demi memperkuat swasembada pangan daerah maupun nasional.
Ia juga menekankan, agar seluruh kelompok tani penerima manfaat dapat menggunakan pompa dengan adil dan bijak di tingkat anggota. Distribusi pemanfaatan pompa agar berjalan secara merata untuk menjaga kesinambungan tanaman di tingkat anggota maupun masyarakat sekitar kelompok.
Ia juga berpesan agar mesin pompa tersebut dijaga dan dirawat dengan baik. Pemeliharaan dilakukan secara berkala, termasuk partisipasi kelompok dalam mengganti suku cadang saat diperlukan.
Selain itu, pemanfaatan mesin juga diharapkan berjalan optimal terutama untuk mengatasi dampak kekeringan pada areal persawahan maupun perkebunan.
“Jika di kemudian hari kami menemukan bantuan ini tidak dimanfaatkan dengan optimal atau dibiarkan menganggur, maka Dinas Pertanian memiliki kewenangan untuk mengalihkan atau menarik bantuan tersebut untuk diberikan kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan,” tegas Tresnahadi.
Di sisi lain, dirinya selaku Kepala OPD, mengajak seluruh jajaran pada DKP3 hingga ke tingkat UPTD dan Penyuluh, untuk tetap bersinergi dengan masyarakat petani. Melalui kerja sama yang baik, diharapkan sektor pertanian secara konsisten menjadi sektor inklusif dan menjadi andalan dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. (ari)
