RENCANA penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara prasmanan di Provinsi NTB menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri bagi daerah. Sebelum wacana ini benar-benar diterapkan, perlu dilakukan uji coba yang matang agar program ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan rencana ini akan menjadi tantangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani banyak sekolah. Sementara, bagi SPPG yang hanya melayani satu atau dua unit sekolah, rencana ini bisa menjadi peluang untuk dilakukan uji coba.
“Apalagi misalnya dalam lingkup 1 sekolah layanannya, seperti pondok pesantren, itu sangat berpeluang untuk kita uji coba,” ujar Asisten I Setda NTB ini, Kamis (15/10).
Kendati begitu, wacana ini tetap bergantung pada kesiapan mitra SPPG. Seperti kesiapan perangkat sarana prasarana untuk MBG prasmanan. “Sehingga target kita minggu depan ini, setelah teman-teman Korwil balik dari Rakor di Jakarta, kita akan coba rapat, koordinasi untuk kesiapan, kita akan tawarkan ke mitra,” lanjutnya.
Pada tahap pertama, pihaknya akan mencoba menawarkan mitra yang ada di Kota Mataram untuk melakukan uji coba rencana tersebut. Hal ini karena rencana itu, katanya belum menjadi regulasi resmi Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi masih tahap uji coba.
“Nanti akan kita lihat masalah jamnya. Jam berapa? karena harus ada kesepakatan dari pihak sekolah, penerima manfaat maupun dari mitra,” katanya.
Uji coba ini, sambungnya guna memastikan program ini tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah sasaran. Skemanya, mitra akan membawa seluruh makanan ke sekolah, dan disalurkan di luar jam belajar-mengajar.
Dengan skema ini, Asisten I Setda NTB itu mengaku bisa mengurangi risiko keracunan siswa karena makanan yang sudah jadi akan langsung disalurkan. Karena itu, sebelum melakukan uji coba, perlu adanya persetujuan terkait dengan kapan waktu penyalurannya.
Di samping itu, perlu juga memastikan kesiapan SPPG, berapa personel yang akan turun ke sekolah untuk membantu menyalurkan kepada siswa. Kesiapan alat untuk prasmanan, dan sebagainya.
“Misalnya jam istirahat atau jam berapa ya. Pertama yang harus dipastikan itu jam layanannya, layanannya jam berapa, itu harus sepakati. Apakah pagi atau siang,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Pemenang, Yusron Hadi mengatakan kesiapan tempat dan peralatan perlu menjadi atensi utama sebelum model prasmanan diterapkan. Selain itu, efektivitas waktu juga mesti dipikirkan agar program MBG tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas.
“Kami dengan jumlah siswa 656 orang dengan tenaga guru hanya 30 orang pasti kewalahan,” ujarnya.
Meski demikian, Yusron menilai kedua skema baik yang langsung dikemas oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun model prasmanan, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. “Semua punya kekurangan, tapi prasmanan akan tampak lebih layak dan aman,” terangnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 11 Mataram, Arofiq mengaku setuju dengan model prasmanan jika pertimbangannya adalah untuk memastikan menu yang disajikan lebih hangat dan segar. Namun, ia mengingatkan bahwa model prasmanan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses pembagian makanan.
Misalnya saja, siswa yang terlebih dahulu mengambil makanan bisa saja mengambil lebih dari porsi yang seharusnya, sementara yang lain berpotensi tidak kebagian. Karena itu, jika model prasmanan ini diterapkan, Arofiq menyebut perlunya pendampingan dari guru di sekolah.
“Harus didampingi oleh guru supaya kalau ada anak yang mau mengambil lebih dari normal nanti akan kita tanya,” katanya. (era)
