Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) memperkuat langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk menjaga produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta menekan risiko kerugian yang dihadapi petani. Langkah ini dinilai penting mengingat sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Hal ini dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat diskusi dengan media bersama Lombok Research Center (LRC) di Selong, Kamis (15/10/2026) sore. Orang nomor dua di Lotim ini mengatakan perubahan iklim menjadi persoalan yang berkaitan erat dengan nasib petani, kemiskinan, dan kondisi sosial masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengantisipasi potensi dampak El Niño dengan menyesuaikan langkah penanganan di daerah. Hingga saat pernyataan tersebut disampaikan, Pemkab Lotim belum menerima laporan pengaduan gagal panen akibat kondisi yang diantisipasi tersebut.
Menurut Edwin, petani mulai menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan kondisi iklim yang berubah. Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperkuat dukungan agar petani tidak menanggung risiko produksi sendirian.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat jaringan irigasi dan memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian.
Di tingkat daerah, Pemkab Lotim juga melakukan rehabilitasi saluran tersier di 97 titik lokasi. Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,2 miliar untuk penambahan saluran tersier di 92 titik lainnya.
Berbagai upaya tersebut dilengkapi dengan 265 sistem perpompaan, pembangunan jaringan perpipaan pada 11 ruas di 11 titik, serta pengembangan dam parit untuk mendukung distribusi air ke lahan pertanian.
Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program secara swakelola dan memperkuat pendampingan melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL), sehingga petani dapat memperoleh pendampingan langsung di wilayah masing-masing. Selain memperkuat irigasi, pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui penerapan teknologi budi daya yang lebih efisien.
Pemkab juga memberikan perhatian kepada buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri. Salah satu upayanya ialah memperkuat kelembagaan kelompok pekerja panen atau tukang ngerampek.
Dalam pembahasan tersebut, Edwin menekankan bahwa adaptasi menjadi kata kunci menghadapi perubahan iklim. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan sekaligus memanfaatkan dukungan program pemerintah pusat.
Persoalan pertambangan juga menjadi bagian dari tantangan pembangunan. Edwin mengakui penanganan persoalan tambang tidak mudah karena para penambang juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu, penegakan aturan harus berjalan bersama dengan koordinasi lintas sektor.
Ia menilai diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, legislatif, yudikatif, dan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan lingkungan dapat ditangani secara konsisten.
Peneliti dari Lombok Research Center, Dr. Maharani menyoroti pentingnya langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim, terutama karena kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Lotim disebut mengalami penurunan dari 29 persen menjadi 27 persen.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terlebih ketika pemerintah daerah memasuki tahun ketiga pelaksanaan program pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar program adaptasi perubahan iklim dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. (rus)
