KEPALA Dinas Pertanian dan Ketananan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan kemarau panjang yang melanda hampir seluruh wilayah NTB tidak berdampak signifikan terhadap produksi padi. Hingga saat ini, produksi gabah kering giling (GKG) di NTB tercatat mencapai 1,687 juta ton atau mendekati capaian produksi sepanjang 2025 yang mencapai 1,7 juta ton.
Pihaknya optimis produksi padi tahun ini dapat melampaui capaian tahun sebelumnya. Optimisme tersebut didukung oleh sisa waktu satu bulan untuk mengejar target produksi serta ketersediaan stok beras di gudang Bulog yang telah mencapai 200.000 ton.
“Sekarang produksi padi kita sesuai Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSABPS), 1.687.000 gabah kering giling. Jadi kalau kita merujuk ke tahun 2025, kita kan 1,7,” ujarnya pekan kemarin.
Ia menyebut, capaian produksi saat ini sudah hampir menyamai produksi tahun lalu. Dengan demikian, pemerintah daerah menilai kondisi produksi di tingkat hulu masih aman meski sejumlah wilayah menghadapi dampak kekeringan.
“Jadi sudah hampir sama lah, tinggal 1 bulan insya Allah kita bisa melampaui. Jadi kalau dari segi produksi di hulu, sudah aman. Kemudian di gudang bulog, kita sudah mencapai 200.000 ton beras,” katanya.
Meski demikian, Pemprov NTB mengakui kemarau panjang tetap memberikan dampak terhadap sektor pertanian. Namun, dampak tersebut dinilai relatif kecil karena petani mulai melakukan adaptasi dengan menyesuaikan jenis komoditas yang ditanam berdasarkan ketersediaan air.
“Ya, ada pengaruh tapi sedikit. Karena sudah ada substitusi, adaptasi komoditi. Jadi menanam tanaman disesuaikan dengan kebutuhan air,” jelasnya.
Menurutnya, padi membutuhkan ketersediaan air yang cukup. Karena itu, petani di wilayah yang mengalami keterbatasan air didorong menyesuaikan pilihan komoditas dengan kondisi lahan, seperti jagung dan tanaman hortikultura.
“Kalau padi ya perlu ada air, kalau yang lain disesuaikan dengan jagung, tembak, kol, segala macam,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang lebih luas, Pemprov NTB mengaku terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam memantau kondisi lahan pertanian. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk mengidentifikasi lahan terdampak dan menentukan kebutuhan penanganan.
Lahan pertanian yang terdampak kekeringan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Dukungan pasokan air dari BBWS diberikan ketika kondisi kekeringan telah mencapai kategori sedang.
“Jadi kita memberikan info mana lahan-lahan yang terdampak. Jadi terdampak dulu, terdampak itu ada 3 kategori, ringan, sedang, berat. Jadi BBYS akan memberikan support air ketika dia sudah sedang tingkatannya,” ungkapnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kekeringan berkembang menjadi puso atau gagal panen. Meski potensi gagal panen tetap ada, Pemprov NTB menilai dampaknya tidak akan terlalu signifikan secara keseluruhan.
Salah satu lahan pertanian yang terdampak berada di wilayah Tempos, Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, terdapat sekitar 170 hektare lahan jagung di wilayah tersebut yang terdampak dan memerlukan perhatian. “Nah itu karena ada perbaikan seluruh sekitarny,” ucapnya. (era)
