Praya (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menerima draf usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 sebesar Rp2,5 triliun dari pemerintah daerah setempat. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan postur dan alokasi anggaran untuk program pembangunan di tahun 2027 mendatang.
Penyampaian RAPBD 2027 dilakukan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., di rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (14/10). Rapat paripurna sendiri digelar sekaligus merayakan Hari Jadi ke-81 Loteng yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2026.
Oleh Pemkab Loteng, tahun 2027 sendiri ditetapkan sebagai tahun penguatan dalam transformasi visi Masmirah. Sehingga program-program yang diusulkan diharapkan bisa mendukung penguatan dalam mencapai visi Masmirah–Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis.
Pemkab Loteng sendiri telah menetapkan lima program prioritas pembangunan di tahun 2027 mendatang. Mulai peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan serta ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Kemudian pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penguatan modal sosial, budaya dan harmoni masyarakat. Di mana kelima prioritas tersebut disusun sebagai bagian dari upaya pencapaian target RPJMD Loteng tahun 2025-2029 yang sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan NTB.
Secara garis besar pos pendapatan daerah pada RAPBD Loteng 2027 direncanakan sebesar Rp2.531.215.618.000. Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Melalui optimalisasi PAD dengan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah.
Termasuk dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, memperkuat tata kelola BLUD serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer juga terus diperkuat.
Sementara untuk pos belanja daerah ditergetkan sebesar Rp2.530.920.264.039. Diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, produktif dan berorientasi hasil melalui penerapan anggaran berbasis kinerja. Alokasi belanja juga diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, pencapaian program prioritas daerah hasil Musrenbang serta program yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat sesuai prinsip money follow program.
Penganggaran juga tetap memperhatikan pemenuhan alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan belanja pegawai sesuai ketentuan yang ada. Dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta arah kebijakan dalam renstra perangkat daerah.
Seperti untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, iuran JKN guna mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) serta bantuan iuran bagi aparatur desa dan dukungan kepesertaan bpjs ketenagakerjaan bagi anggota BPS, kader posyandu, pengurus rumah ibadah hingga RT.
Termasuk juga untuk memenuhi mandatory spending sesuai ketentuan yang berlaku. Di antaranya, untuk alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah, transfer ke desa, Alokasi Dana Desa (ADD), pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ada juga dukungan untuk program Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Merah Putih (KMP), program tiga juta rumah , program ketahanan pangan serta program yang mendukungan operasional pelayanan publik dan prioritas pembangunan daerah lainnya.
Untuk pos pembiayaan daerah, Pemkab Loteng merencanakan sebesar Rp30.885.343.379 pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Alokasi tersebut sesuai proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2026.
Sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 31.180.697.340 untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sehingga secara struktur RAPBD Loteng 2027 dalam posisi berimbang.
“Tidak kalah penting melalui RAPBD Loteng 2027 kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau desa-desa, petani, nelayan, pelaku UMKM, generasi muda, perempuan, kelompok rentan, serta seluruh lapisan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan di Loteng,” papar Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri dalam pidato pengantarnya.
Dalam hal ini, Pemkab Loteng ingin memastikan bahwa kemajuan ekonomi yang tumbuh di kawasan pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah. Bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjadi penghubung kesejahteraan. Bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Loteng, H. Lalu Ramdan, S.Ag., mengungkapkan penyampaian RAPBD Loteng 2027 kali ini bersamaan dengan perayaan Hari Jadi ke-81 Loteng. Momentum tersebut hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi semua untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas perjalanan pembangunan daerah selama ini. Sekaligus momen memperkuat tekad untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik, merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia pun mengaku sejauh ini Loteng telah menunjukkan berbagai potensi dan capaian yang patut disyukuri. Namun, harus juga disadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang membutuhkan kerja keras, kebersamaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah ini.
“Momen peringatan Hari Jadi ke-81 ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi daerah serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas politisi Partai Gerindra ini. (kir/*)
