Mataram (Suara NTB) – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada akhir tahun 2026 berpotensi mencapai Rp120 miliar imbas dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB di APBD Perubahan dicoret Inspektorat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan kegiatan yang memuat anomali pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), termasuk Pokir khususnya di APBD Perubahan secara aturan tidak boleh direalisasikan.
“Secara aturan, kegiatan yang bermasalah pada DPA APBD Perubahan tidak boleh dieksekusi,” tegasnya di Mataram, Rabu, 21 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, dana dari program Pokir yang dibatalkan hingga akhir tahun anggaran secara otomatis akan dialihkan menjadi SILPA 2026. Mengenai perincian teknis serta penelusuran lebih lanjut, hal tersebut menjadi kewenangan Inspektorat Daerah NTB.
Menurutnya, persoalan anomali ini menyeruak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penanganan dan supervisi. Pasca-kedatangan KPK, Inspektorat berkoordinasi untuk memilah paket pekerjaan yang memenuhi syarat.
Meski begitu, ia juga mengisyaratkan jika total alokasi yang dibekukan tidak sepenuhnya mencapai Rp 120 miliar, karena Pokir yang sudah terikat kontrak sebelum kedatangan KPK tetap diizinkan berjalan.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB melakukan reviu menyeluruh terhadap ribuan paket Pokir DPRD NTB, baik dari anggaran murni maupun perubahan.
Kepala Dinas PUPRKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengungkapkan bahwa penghentian sementara dan reviu proyek langsung dilakukan pada hari kedua kunjungan tim Korsup KPK.
Wijaya menyebutkan terdapat sekitar 1.000 paket Pokir pada anggaran murni yang tersebar di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Pengairan, serta sekitar 200 paket pada APBD Perubahan. Meskipun jumlahnya mencapai ribuan dengan nilai bervariasi dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, ia memastikan tidak ada paket yang secara sengaja dihilangkan, melainkan diverifikasi ketat.
“Kalau murni, hampir semuanya kita, mungkin sekitar seribuan. Seribu paket, semua di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, semua lah. Perubahannya kita mungkin sekitar 200-an paket,” terangnya.
Meski jumlah paketnya mencapai angka ribuan dengan nilai kontrak bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, Wijaya memastikan tidak ada paket yang secara sengaja dihapus atau dihilangkan dari perencanaan. Yang terjadi adalah pengetatan verifikasi terhadap tahapan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
“Bukan dia dihapus, tapi dia itu nggak jadi dimasukkan. Kalau dihapus kan saya tahu paketnya. Iya kan, kalau nggak jadi dimasukkan kan saya nggak tahu, itu bedanya,” jelasnya.
Dari hasil reviu menyeluruh yang dilakukan, Dinas PUPRKP NTB membagi status ribuan paket tersebut ke dalam beberapa klasifikasi. Ada paket yang dinyatakan clear, ada yang harus melalui audit lanjutan karena sudah terlanjur berjalan atau selesai, hingga paket yang memerlukan perbaikan administrasi dan tahapan perencanaan.
Wijaya menegaskan, seluruh paket pekerjaan yang sudah telanjur berjalan atau bahkan selesai dikerjakan pada saat tim KPK turun, tidak serta-merta distop total, melainkan wajib melalui mekanisme audit.
“Jadi ada beberapa klasifikasi, termasuk yang clear oke. Yang masih, artinya sudah selesai mau apa itu, nanti akan dilakukan audit,” jelasnya.
Ia juga memastikan, dalam reviu yang dilakukan pihaknya bersama tim internal, tidak ditemukan adanya indikasi paket yang melompati daerah pemilihan (lintas dapil) seperti isu yang sempat beredar.
“Tidak ada kami yang lintas dapil. Setelah dicek, saya review, saya tidak temukan ada lintas dapil. Cuman mungkin, mungkin ada beberapa itu yang tahapan perencanaannya mungkin ada yang dilampaui, ada yang dilewati,” pungkasnya. (era)
