Dompu (Suara NTB) –Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB meraih penghargaan sebagai lembaga keuangan terinovatif dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang berlangsung di Kabupaten Dompu. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BPR NTB untuk semakin dikenal masyarakat sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha kecil.
Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan, partisipasi BPR NTB dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pengenalan lembaga kepada publik.
Menurut Faisal, masih banyak masyarakat di sejumlah daerah yang mengenal BPR NTB dengan nama sebelumnya. Karena itu, keikutsertaan dalam BIK 2026 dimanfaatkan untuk memperbarui citra lembaga sekaligus menyosialisasikan rencana transformasi BPR NTB menjadi bank berbasis syariah.
“Yang ingin kami dorong adalah agar BPR NTB lebih dikenal masyarakat. Sekaligus kami menyampaikan bahwa saat ini sedang dalam proses menuju syariah,” ujarnya, Minggu, 25 Oktober 2026.
Faisal mengatakan, seluruh jajaran BPR NTB dikerahkan untuk menyukseskan kegiatan BIK 2026.
Hal ini dimaksudkan agar kehadiran BPR NTB tidak sekadar menjadi peserta pameran, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di stan BPR NTB, pengunjung dapat mengakses layanan pembukaan rekening dan memperoleh informasi mengenai produk serta layanan perbankan.
Selain itu, BPR NTB menghadirkan kegiatan promosi dan pasar murah untuk menarik partisipasi masyarakat.
Beragam kegiatan ini diharapkan dapat mendekatkan layanan perbankan kepada warga, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses keuangan formal.
Kehadiran BPR NTB di Dompu juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat dan berbagai pihak dalam mendorong perekonomian daerah.
“Kami berharap masyarakat Dompu bisa bersama-sama bersinergi untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik ke depannya. Insyaallah, kami hadir untuk mereka semua,” ujarnya.
Di tengah upaya memperluas jangkauan layanan, BPR NTB juga tengah mempersiapkan transformasi menjadi bank berbasis syariah. Faisal menjelaskan, proses tersebut telah memperoleh persetujuan di tingkat daerah dan masih harus melalui tahapan lanjutan hingga mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Faisal, pengembangan layanan berbasis syariah mempertimbangkan karakteristik masyarakat NTB yang dinilai memiliki minat terhadap produk keuangan syariah.
Transformasi tersebut juga diharapkan memperkuat ekosistem lembaga keuangan daerah serta memperluas pilihan layanan keuangan bagi masyarakat.
Dukungan terhadap BPR NTB disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus. Ia menilai, BPR NTB memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama melalui pelayanan kepada pelaku usaha kecil.
Menurut Bambang, keberadaan BPR NTB tidak terpisahkan dari upaya pembangunan ekonomi masyarakat NTB, termasuk di Kabupaten Dompu. Peran tersebut terlihat dari jangkauan layanan yang menyentuh pelaku usaha kecil hingga tingkat desa, disertai edukasi dan literasi keuangan.
“BPR NTB luar biasa. BPR juga bagian dari milik kita bersama, milik masyarakat NTB, termasuk masyarakat Dompu. Sejauh ini, BPR NTB berkontribusi dalam membangun ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Ia berharap transformasi menuju perbankan syariah dapat segera diwujudkan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan pengembangan layanan keuangan syariah di daerah dan perlu mendapat dukungan bersama.
Bambang juga menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung keberadaan BPR NTB sebagai lembaga keuangan milik daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BPR NTB dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Penghargaan terinovatif yang diraih dalam BIK 2026 pun menjadi momentum bagi BPR NTB untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Melalui inovasi layanan, perluasan literasi keuangan, dan rencana transformasi syariah, BPR NTB diharapkan semakin berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di NTB. (bul)
