Selong (Suara NTB) – Dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak untuk 157 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), ditargetkan mulai dicairkan pada pekan pertama November 2026. Pencairan anggaran tersebut menunggu penyelesaian proses evaluasi dan pengesahan APBD Perubahan 2026.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lotim, Muhammad Zaidar Rohman, menyampaikan bahwa anggaran Pilkades tersebut telah dialokasikan melalui APBD Perubahan. Namun, proses penyalurannya masih menunggu penyelesaian sejumlah catatan hasil evaluasi.
Total anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Pilkades Serentak tersebut mencapai Rp17.659.631.750. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp13.671.915.875 dialokasikan untuk hibah kepada panitia Pilkades di tingkat desa. Sementara itu, anggaran sebesar Rp3.987.715.875 diperuntukkan bagi sekretariat panitia Pilkades tingkat kabupaten, termasuk kebutuhan pengamanan dan keperluan pendukung lainnya.
“Pencairan ditargetkan mulai diupayakan pada minggu pertama November,” ujar, menjawab Suara NTB, Senin (26/10/2026).
Saat ini, proses pencairan masih bergantung pada penyelesaian tahap akhir evaluasi APBD Perubahan. Meski evaluasi di tingkat gubernur telah selesai, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh tim terkait.
Pemerintah daerah tengah melakukan konfirmasi terhadap hasil pencatatan dan berbagai catatan evaluasi tersebut. Setelah seluruh respons diselesaikan dan nomor register dari pemerintah provinsi diterbitkan, APBD Perubahan dapat dinyatakan sah sehingga anggaran bisa disalurkan.
Dengan demikian, target pencairan pada awal November 2026 sangat bergantung pada rampungnya proses administrasi tersebut.
Dalam mekanisme penyalurannya, dana hibah untuk panitia Pilkades tingkat desa direncanakan ditransfer langsung ke rekening masing-masing panitia. Proses tersebut akan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Rincian kebutuhan anggaran telah disusun berdasarkan tahapan kegiatan Pilkades. Mulai dari jumlah desa yang mengikuti pemilihan, pembentukan kepanitiaan, pengadaan surat suara dan bilik suara, hingga kegiatan pendaftaran pemilih.
Seluruh kebutuhan tersebut kemudian dituangkan ke dalam perhitungan pembiayaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pilkades.
Pemerintah daerah juga memastikan bahwa anggaran Pilkades telah dikomunikasikan dan tidak ditemukan persoalan mendasar, sepanjang penggunaannya tetap sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Terkait penggunaan dana talangan untuk mengejar kebutuhan pelaksanaan kegiatan, penyelesaiannya direncanakan dilakukan setelah dana tahap pertama dicairkan.
Dana yang sebelumnya digunakan sebagai talangan akan segera diganti menggunakan anggaran yang masuk pada tahap pencairan awal tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan kebutuhan pelaksanaan Pilkades tetap terpenuhi sembari menunggu penyelesaian proses administrasi APBD Perubahan.
Sementara itu, pelaksanaan tahapan Pilkades pada 2026 telah diarahkan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan utama, termasuk pembentukan panitia serta pengurusan surat suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
Pada 2027, kegiatan diperkirakan lebih berfokus pada pekerjaan di tingkat panitia kabupaten, setelah sebagian besar kebutuhan mendasar pelaksanaan Pilkades disiapkan pada tahun sebelumnya.
Dengan target pencairan pada awal November 2026, pemerintah daerah diharapkan dapat segera merealisasikan anggaran sesuai peruntukannya agar persiapan dan pelaksanaan Pilkades Serentak di 157 desa di Lombok Timur berjalan sesuai rencana.
Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim menyebut utang panitia Pilkades ini sudah ratusan juta. Ia berharap segera dicairkan dana tersebut.
Tahapan awal pencairan dana akan digunakan untuk membayar honor panitia dan keperluan teknis lainnya dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkades. (rus)
