Praya (Suara NTB) – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus menunjukkan penurunan yang berarti. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan prosentase penduduk miskin di Loteng saat ini turun sekitar 0,34 persen. Dari sebelumnya 10,68 persen pada tahun 2025 menjadi 10,34 persen pada tahun 2026 ini.
Itu artinya, dengan perhitungan jumlah penduduk Loteng sebesar 1,1 juta jiwa maka dalam setahun terakhir ada sekitar 3.700 penduduk miskin di Loteng yang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan. Penurunan persentase angka kemiskinan tersebut menempatkan Loteng sebagai daerah dengan persentase kemiskinan terendah ketiga di NTB. Loteng berada di bawah Kota Mataram (6,18 persen) serta Kota Bima (6,78 persen).
Kendati jika dilihat secara absolut jumlah penduduk miskin di Loteng masih cukup tinggi yakni sekitar 106 ribu jiwa. Angka tersebut merupakan yang tertinggi kedua di NTB setelah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dengan jumlah penduduk miskin sekitar 164 ribu jiwa.
“Tapi setidaknya penurunan persentase angka kemiskinan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat hasil pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” sebut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng, Taufikurrahman PN., dalam keteranganya, Senin (26/10).
Penurunan persentase penduduk miskin tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Loteng sudah membuahkan hasil positif. Namun, tentu masih perlu terus diperkuat melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Dalam hal ini Pemkab Loteng masih akan terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Dengan fokus pada optimalisasi program perlindungan sosial, pengembangan ekonomi inklusif serta pemenuhan layanan infrastruktur dasar. Hal itu penting dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah ini.
Tidak kalah penting juga supaya ke depan penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Tidak hanya dirasakan oleh sebagai kelompok saja. Karena itu, memang diperlukan sinergi lintas sektor melalui optimalisasi program perlindungan sosial, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemenuhan infrastruktur dasar agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, capaian penurunan angka kemiskinan ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih terarah, berbasis data dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng ini menambahkan, selain persentase kemiskinan yang menurun, secara kualitas sejumlah indikator kemiskinan juga membaik. Misalnya dari aspek indikator kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 1,15 persen pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada periode yang sama di tahun 2026.
Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kini hanya tinggal 0,18 persen dari sebelumnya 0,31 persen. “Penurunan kedua indikator ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit,” sebutnya.
Di balik itu semua, masih ada tantangan pengentasan kemiskinan. Garis angka kemiskinan perlu menjadi perhatian bersama. Di mana tahun ini memang ada kenaikan sekitar 8,78 persen, menjadi Rp618.843 per kapita per bulan dari sebelumnya sebesar Rp568.910. Jika dibandingkan dengan daerah lain, angka kemiskinan di Loteng masih rendah.
“Komoditas makanan masih memberikan kontribusi dominan yakni sekitar 75,85 persen terhadap garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya untuk terus menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan social serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara lebih merata. Supaya masyarakat tidak jatuh lagi ke bawah garis kemiskinan,” tegas Taufikurrahman. (kir)
