Mataram (Suara NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Mataram Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp1,687 triliun. Pembahasan tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kota Mataram, Drs. H. M. Zaini, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Kamis (29/10) sore.
Dalam laporannya, Zaini menjelaskan, pembahasan rancangan KUA-PPAS diawali dengan penyampaian dokumen oleh Wali Kota Mataram, kemudian dilanjutkan melalui rapat internal Banggar dan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata tertib DPRD serta pengelolaan keuangan daerah. Proses ini bertujuan menyepakati arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan Kota Mataram pada 2027.
Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah Kota Mataram pada 2027 direncanakan sebesar Rp1,687 triliun, meningkat sekitar Rp55,924 miliar atau 3,43 persen dibandingkan tahun anggaran 2026.
Kenaikan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD direncanakan mencapai Rp660,584 miliar, naik sekitar Rp4,507 miliar atau 0,69 persen. Peningkatan PAD terutama ditopang oleh pajak daerah, meskipun terdapat penurunan pada sejumlah komponen, yakni retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Sementara itu, pendapatan transfer ditargetkan mencapai Rp1,026 triliun, meningkat sekitar Rp51,416 miliar atau 5,27 persen. Tambahan tersebut berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah.
Dari sisi belanja, anggaran daerah 2027 direncanakan sebesar Rp1,729 triliun, bertambah sekitar Rp21,931 miliar dibandingkan APBD 2026. Belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja pegawai, dan pelayanan publik.
Anggaran juga diprioritaskan untuk mendukung delapan prioritas nasional, program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta prioritas pembangunan Kota Mataram.
Adapun pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp42 miliar, terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp52 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar. Dengan demikian, total APBD Kota Mataram 2027 direncanakan mencapai sekitar Rp1,739 triliun.
Banggar turut merekomendasikan agar pemerintah kota mengoptimalkan PAD secara transparan dan akuntabel, memperketat efisiensi belanja, serta memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat sektor perdagangan, pariwisata, dan UMKM melalui akses permodalan, pendampingan, serta perluasan pasar. Peninjauan produk hukum daerah, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan peningkatan investasi juga dinilai penting untuk memperkuat fiskal serta mempercepat pembangunan daerah. (fit)
