Mataram (Suara NTB) – Ratusan paket Pokok-pokok pikiran (Pokir) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) NTB dicoret karena adanya kebijakan penghapusan Pokir DPRD NTB senilai Rp120 miliar di APBD Perubahan NTB.
Pencoretan ini menyusul hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Pemprov NTB mengevaluasi hibah dalam bentuk fresh money atau uang tunai. Dan salah satu yang terdampak yaitu Pokir.
Kepala Distanpangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, tidak merincikan secara pasti jumlah Pokir yang dicoret di APBD Perubahan. Yang pasti, katanya jumlahnya mencapai lebih dari 100 paket. Pekerjaan yang bersumber dari Pokir, lanjutnya didominasi kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian. Adapun paket yang masih berjalan saat ini merupakan program yang masuk dalam APBD Murni.
Ia menegaskan, penghentian paket pada APBD Perubahan bukan semata-mata karena persoalan ketidaksesuaian alamat atau lokasi usulan, melainkan juga berkaitan dengan mekanisme dan hasil reviu Inspektorat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah agar penerima manfaat tidak hanya kelompok yang sama setiap tahun.
“Kita sudah benahi sesuai rekomendasi dari KPK. Jangan sampai kelompok-kelompok itu saja yang dapat. Itu bukan untuk menghambat, tetapi mekanisme yang harus kita jalani bersama,” ujarnya pekan kemarin.
Di sisi lain, ia mengungkapkan realisasi kegiatan Pokir APBD murni di Distanpangan NTB saat ini berada di kisaran 65 persen. Persentase tersebut merupakan akumulasi seluruh kegiatan, baik fisik maupun nonfisik.
Ia optimistis realisasi akan meningkat setelah pekerjaan fisik yang bersumber dari Pokir APBD Murni berjalan dan memasuki tahapan pembayaran. “Kalau pokir ini masuk realisasinya, pasti akan naik. Karena memang Pokir ini yang banyak,” katanya.
Ia juga menjelaskan, pelaksanaan program di bawah kepemimpinannya mulai berjalan efektif sejak dirinya dilantik sebagai pejabat definitif pada 9 April. Sebelumnya, saat masih berstatus pelaksana tugas (Plt), kewenangannya lebih banyak berkaitan dengan urusan administrasi.
Menurutnya, proses pelaksanaan kegiatan sempat mengalami perlambatan setelah adanya permintaan reviu yang melibatkan KPK. Proses tersebut berlangsung lebih dari satu bulan sejak 3 September, sehingga sejumlah pekerjaan yang sebelumnya telah berproses harus menunggu hasil evaluasi.
Meski demikian, ia memastikan kegiatan APBD Murni yang telah sesuai dengan hasil reviu tetap dilanjutkan. Pihaknya menargetkan pekerjaan fisik yang sedang berjalan dapat dirampungkan sebelum Desember.
“Kalau saya maunya secepatnya. Sekarang sudah mulai ke fisik, tinggal dua bulan ini. Insyaallah bisa selesai karena kegiatannya pembangunan jalan, bukan membangun gedung,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemprov NTB mencoret Rp120 miliar anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB. Pencoretan ini menyusul Pemprov yang tengah melakukan penataan kembali pelaksanaan Pokir setelah adanya early warning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan pencoretan ini atas kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Penataan pokir ini, katanya berdasarkan hasil reviu Inspektorat. Dalam audit tersebut, ditemukan adanya alokasi hibah Pokir yang tidak sesuai ketentuan.
“Tidak sesuai ketentuan. Tahapan-tahapan kesepakatan itu kan ada yang tidak dilakukan. Misalnya tidak sesuai dapil, anomali dan verifikasi,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Pokir anomali, lanjutnya seperti adanya temuan alokasi dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa kegiatan Pokir dilaporkan sudah berjalan, namun saat dicek di lapangan, tidak sesuai laporan.
Pencoretan dana Pokir ini, sambungnya hanya dilakukan di APBD Perubahan. Sementara, Pokir yang sudah berjalan di APBD Murni Tahun 2026 tetap berjalan. Hanya saja, Inspektorat NTB tetap akan melakukan audit setelah segala proses pelaksanaan Pokir ini tuntas. “Kalau itu sudah berjalan ya silahkan selesaikan. Tetapi nanti kita audit,” katanya. (era)
