Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun Sekolah Rakyat (SR) khusus anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kabupaten Lotim dipilih menjadi SR khusus PMI menyusul daerah ini dan Kabupaten Lombok Tengah menjadi penyumbang PMI tertinggi di NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan selama ini banyak anak PMI yang telantar, terutama di bidang pendidikan. Karena itu, pihaknya sengaja menjadikan sekolah rakyat di Lotim sebagai sekolah khusus untuk anak PMI.
“Jadi, bagi orang tua cukup membuat komitmen untuk siap menghubungi anaknya minimal seminggu sekali. Sehingga anak-anak kita tidak menjadi anak yang fatherless. Anak-anak yang motherless, kita ingin mereka tumbuh,” ujarnya saat acara peresmian SR sekaligus Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Senin (2/11).
Guna memastikan orang tua PMI rutin menghubungi anak-anaknya, Pemprov mengerahkan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk rutin melakukan pengawasan guna memastikan anak dan orang tua tetap berkomunikasi.
Saat ini, Pemprov NTB baru saja meresmikan SR di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Peresmian ini sekaligus membuka MPLS terhadap 595 siswa SR terintegrasi tahap pertama di NTB.
Setelah di Lombok Utara dan di Lombok Timur, Pusat juga membangun sekolah rakyat di Sumbawa, Bima, dan beberapa lokasi di NTB lainnya. Iqbal memastikan, SR di KLU bukan lah SR terakhir, melainkan SR terintegrasi pertama yang dibangun di NTB.
“Nanti kita akan punya sekolah rakyat di Bima, kemudian di Lombok Timur, Lombok Tengah. Semua akan kita bangunkan SR semaksimal mungkin sehingga semua masyarakat NTB yang tidak mampu itu bisa masuk ke SR ini,” katanya.
Pembangunan SR khusus anak PMI tersebut akan direalisasikan setelah pembangunan fasilitas SR di Lotim dimulai. Pemprov NTB berharap seluruh rencana pembangunan SR dapat diwujudkan secara bertahap selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah fasilitas yang dibangun nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan daya tampung siswa.
SR di Lotim rencananya akan dibangun di atas lahan bekas Akademi Keperawatan seluas 7 hektare. Sebagai langkah awal, Pemkab Lotim telah mengalokasikan Rp5 miliar untuk pembebasan lahan bangunan gedung SR.
Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lotim, Abdul Basir, mengatakan pembebasan lahan dilakukan secara bertahap. Dari anggaran Rp5 miliar tersebut, pemerintah daerah baru bisa mengamankan 3,2 hektare lahan. “Nanti sisanya akan dianggarkan lagi supaya cukup 7 hektare sesuai yang diharapkan,” jelasnya.
Meski pembebasan lahan baru mencapai separuh dari target, lokasi seluas 7 hektare diklaim sudah siap secara fisik. Sehingga meski anggaran masih terbatas, pembangunan gedung SR di atas lahan yang sudah terbebas (3,2 hektare) tetap dapat dimulai. “Dari yang 3,2 hektare itu dibangun dulu, sisanya nanti belakangan pengembangannya,” katanya.
Berdasarkan informasi dari rapat bersama pemerintah pusat, pembebasan tahap pertama ditargetkan rampung paling lambat tahun 2026. Ke depan, kawasan Sekolah Rakyat ini direncanakan sebagai kawasan pendidikan terintegrasi yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. (era)
