Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram berkomitmen mengedepankan pembangunan responsif gender. Komitmen ini disampaikan melakukan evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Senin (2/11/2026).
Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman dalam laporan yang disampaikan Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang mengatakan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender atau PUG telah terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat.
Pemkot Mataram menilai bahwa pembangunan yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dapat dilaksanakan, tetapi juga tentang seberapa luas manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Karena itu, pembangunan yang responsif gender tidak dipandang semata-mata sebagai pemenuhan indikator administratif atau upaya untuk meraih penghargaan. Akan tetapi, bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga Kota Mataram, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, memperoleh akses, serta merasakan manfaat pembangunan secara adil.
“Pemerintah Kota Mataram terus berupaya memperkuat tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender, mulai dari komitmen politik, kebijakan responsif gender, kelembagaan melalui Kelompok Kerja PUG, ketersediaan sumber daya, ketersediaan data terpilah, hingga partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha,” jelasnya.
Ia mengatakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG terus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Pemkot Mataram ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan melalui APBD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata, adil, dan inklusif bagi masyarakat.
Upaya ini tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan satu atau dua perangkat daerah. Pengarusutamaan gender harus menjadi perspektif bersama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, prinsip kesetaraan benar-benar hadir dalam kebijakan dan pelayanan publik, bukan sekadar tertulis dalam dokumen.
“Kami juga membuka diri terhadap berbagai masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif dari Tim Verifikator/Evaluator. Kami menyadari bahwa masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan,“ katanya.
Selain itu, seluruh kepala OPD dan instansi terkait diminta agar proses evaluasi ini didukung dengan data dan dokumen yang transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, tim verifikator diberikan informasi yang diperlukan secara terbuka dan kooperatif, sehingga tim dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan PUG di Kota Mataram.
“Saya berharap evaluasi ini tidak berhenti pada penilaian terhadap apa yang telah kita kerjakan. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya penghargaan yang kita peroleh, melainkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari,“ demikian kata dia. (cem/*)
Galeri foto evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia, Senin (2/11/2026).(Suara NTB/ist)
