JUMLAH 43 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk. Membandingkan daerah lain di NTB, langkah pemekaran desanya lebih progresif sehingga pelayanan di pemerintahan desanya lebih dekat dapat dirasakan masyarakat.
“Perbandingan kami, salah satunya dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah penduduknya 160 ribu, desa 50-an. Sedangkan kita di Lombok Utara, jumlah penduduk 273 ribu orang, jumlah desa baru 43 desa,” ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Atmaja Gumbara, SP., ME., Senin (2/11/2026).
Untuk diketahui, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2025 sekitar 176.200 jiwa. Jumlah warga tersebut dilayani oleh pemerintahan desa sebanyak 65 lembaga.
Kendati demikian, perbandingan jumlah desa tersebut bukan alasan bagi Pemda KLU melakukan pemekaran, melainkan ekspansi hajat pelayanan kepada masyarakat, baik secara kualitas, maupun efektivitas.
Bahkan, Atmaja Gumbara juga menyebut, beberapa daerah di NTB sudah pada tahap mengajukan draf Raperda di meja Mendagri, seperti Kabupaten Lombok Barat.
Atmaja meminta kepada seluruh aparatur yang membantu menata desa persiapan, agar fokus pada tugas yang diberikan pemerintah daerah. Meliputi, pembentukan struktur organisasi Pemdes, pengangkatan perangkat desa persiapan, hingga penyusunan laporan pelaksanaan enam bulanan.
“Delapan poin itu akan kita evaluasi. Jika dianggap bagus, maka bisa diajukan Rancangan Perda-nya, sebagai dasar (DPRD) membentuk Pansus dalam proses pembahasan,” ujarnya.
Atamaja optimis, seluruh desa persiapan hasil pemekaran tahun 2026 akan dapat berproses menuju definitif. Keyakinan tersebut tak lepas dari latar belakang para ASN yang menduduki jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan. Dari para ASN tersebut, memiliki latar belakang pengalaman pernah mengantar 10 desa persiapan sebelumnya, hingga penjabat yang berposisi sebagai Sekretaris Dinas dengan golongan eselon IIIa.
“Kita akan upayakan dalam tiga tahun bisa definitif, karena jika tidak disetujui, maka pelayanan akan balik ke induk. Namun, dengan proses dari pengalaman sebelumnya, dengan sinergi yang kuat, kita optimis 26 desa bisa diwujudkan,” tegasnya. (ari)
