Giri Menang (Suara NTB) – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat desa di Lombok Barat (Lobar) khawatir pelaksana pilkades serentak di Lobar terancam molor hingga tahun depan, mengingat anggaran penyelenggaraan hingga awal November 2026 belum cair. Padahal, panitia sudah bekerja sejak September 2026 dengan sejumlah tahapan yang harus disiapkan.
Kondisi tersebut memaksa sejumlah panitia menanggung biaya operasional secara mandiri. Bahkan, sebagian di antaranya terpaksa berutang untuk menjalankan tugas.
Ketua Panitia Pilkades Kediri Induk, Zulkifli mengatakan, belum ada kejelasan mengenai jadwal pencairan anggaran Pikades serentak ini dari APBD.
Zulkifli berharap seluruh panitia menerima anggaran sebelum 9 November atau paling lambat akhir November. Menurutnya, ketidakpastian tersebut berisiko menghambat kelanjutan tahapan Pilkades. “Kalau semisal tidak ada anggaran ini, panitia juga tidak akan kontribusi lagi,” tegasnya, Selasa (3/11/2026).
Ia bahkan memperingatkan tahapan Pilkades berpotensi mundur hingga tahun depan jika persoalan anggaran tidak segera selesai. “Kalau untuk ngutang ya emang awal-awal gini kami banyak keperluan operasional makanya kami berutang,” ungkap Zulkifli.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Panitia Pilkades Kediri Selatan, Mujahid Ahmad. Ia mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima anggaran. Informasi mengenai pencairan dalam waktu dekat juga belum memiliki kepastian.
“Sampai hari ini masih belum cair, masih belum kita terima anggaran. Ada sih informasi dalam waktu dekat, tapi itu pun masih simpang siur,” ungkapnya, Selasa, 3 November 2026.
Mujahid menyebut panitia tingkat desa sudah bekerja selama sekitar tiga bulan. Namun, mereka belum memperoleh dukungan anggaran untuk menunjang operasional. “Untuk operasional sementara kami pake urunan dari panitia,” katanya.
Ia menjelaskan, panitia Pilkades Kediri Selatan awalnya mengusulkan anggaran kurang dari Rp30 juta melalui APBDes. Selain itu, terdapat usulan hampir Rp40 juta melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Meski belum menerima anggaran, panitia tetap berupaya menjalankan seluruh tahapan. Namun, Mujahid mengingatkan kebutuhan logistik membutuhkan persiapan sejak jauh hari.
“Apalagi urusan logistik kayak surat suara dan sebagainya kan harus disiapkan dari jauh hari itu,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Kediri, Saiful Abubakar, mengaku terus menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar. Ia menyebut sejumlah panitia bahkan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan operasional. Karena itu, Saiful mendesak pemerintah daerah segera mencairkan anggaran.
“Namun DPMD berjanji sebelum pencoblosan itu sudah pasti keluar anggarannya,” katanya menenangkan Panitia Pilkades yang khawatir.
Saiful menjelaskan, keterlambatan pencairan berkaitan dengan penetapan anggaran dalam APBD Perubahan. DPMD juga telah meminta panitia mengajukan proposal agar proses pencairan berjalan.
“Makanya DPMD langsung meminta panitia untuk usulkan proposal kemarin,” jelasnya.
Meski demikian, janji pencairan sebelum pencoblosan belum menjawab kebutuhan operasional panitia sejak awal tahapan. Sementara itu, persiapan logistik dan pelaksanaan Pilkades membutuhkan dukungan anggaran yang jelas. Jika pencairan terus tertunda, beban penyelenggaraan berisiko semakin besar ditanggung panitia di tingkat desa. (her)
