Giri Menang (suarantb.com) – Sebanyak 7.364 anak di Kabupaten Lombok Barat tercatat tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Mayoritas dari ribuan anak tersebut merupakan lulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terkendala untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Mengingat kewenangan pengelolaan jenjang SMA berada di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat beserta jajaran guru yang telah proaktif melakukan penelusuran (tracing) terhadap anak-anak tidak sekolah di wilayahnya. Dari total 7.364 anak yang terdata, sekitar 800 anak telah berhasil ditemukan, sementara ribuan sisanya masih dalam proses pelacakan.
“Ini saya haturkan kepada Bapak Gubernur, mohon kami dibantu. Anak-anak tidak sekolah ini jumlahnya 7.364 dan ternyata yang banyak tidak sekolah adalah lulusan SMP mau ke SMA,” ujar Nurul Adha di sela-sela acara pelantikan Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Rabu (4/11).
Menanggapi permohonan tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa saat ini jajarannya tengah fokus melakukan validasi dan pembersihan (cleaning) data anak tidak sekolah. Berdasarkan pemeriksaan melalui metode random sampling di sejumlah kabupaten, ditemukan masih adanya deviasi serta tingkat kesalahan data yang cukup signifikan. Gubernur menyatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah data Lombok Barat telah melalui proses sampel tersebut.
“Kita sedang bersih-bersih data supaya kita tahu persis berapa sebenarnya yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke SMA,” tegas Gubernur.
Menurut Gubernur, keakuratan basis data merupakan prasyarat mutlak agar intervensi pemerintah dapat tepat sasaran, baik dari alokasi anggaran daerah maupun optimalisasi dukungan pendanaan dari pusat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk jenjang SMA.
Inovasi Kelas Jemput Bola
Selain pembenahan data, Pemprov NTB telah merumuskan kebijakan afirmatif berupa penerapan model pembelajaran fleksibel melalui skema “kelas jemput bola” bagi siswa SMA, di luar sistem kelas reguler konvensional. Langkah ini disiapkan secara khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga petani yang kerap terpaksa meninggalkan sekolah demi membantu orang tua saat musim panen tiba.
“Kalau musim panen, sekolah yang mendekat ke mereka, bukan mereka yang dipaksa masuk sekolah,” jelas Gubernur.
Melalui terobosan skema pembelajaran adaptif ini, para siswa diharapkan tetap dapat menuntaskan hak belajar mereka tanpa harus kehilangan momentum membantu perekonomian keluarga. Dengan demikian, hambatan kultural dan musim kerja tidak lagi menjadi dinding pemisah bagi anak-anak NTB untuk merajut masa depan melalui pendidikan menengah. (r/ham)
