Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis dan berintegritas. Penguatan demokrasi harus dimulai dari masyarakat dilapisan paling bawah.
Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri menyampaikan pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi. Dia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pengawasan, mengingat keterbatasan jumlah personel pengawas dibandingkan dengan luas wilayah dan tahapan yang harus diawasi.
“Pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mengawal setiap tahapan, mencegah pelanggaran, dan memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan,” tegas Hasan.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menolak segala bentuk politik uang dan berani melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.
Menurutnya politik uang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Tingginya biaya politik berpotensi mendorong pemimpin terpilih untuk mengembalikan modal kampanye melalui kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
“Jangan sampai pilihan hari ini justru membawa dampak buruk bagi masyarakat dalam jangka panjang. Demokrasi harus dijaga dengan memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan komitmennya terhadap rakyat,” ujarnya.
Bawaslu berharap kedepannya masyarakat semakin aktif dalam pengawasan partisipatif, berani menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, serta bersama-sama menolak politik uang.
“Sinergi antara Bawaslu dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya. (ndi)
