Giri Menang (Suara NTB) – Politisi PAN Lombok Barat (Lobar), Aziz Irwandi bakal menggantikan posisi H. Ahmad Zainuri sebagai anggota DPRD Lobar melalui proses Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dijadwalkan pada Senin (9/11/2026). Kepastian PAW itu setelah SK pengangkatan Aziz Irwandi sekaligus pemberhentian Ahmad Zainuri dari Gubenur NTB telah diterima Sekretariat DPRD Lobar.
Aziz sendiri merupakan putra H. Ahmad Zainuri yang memperoleh suara terbanyak kedua di dapil Narmada-Lingsar. “Sudah keluar SK dari pak Gubernur, diambil kemarin,” kata Sekretaris DPRD Lobar, Syahrudin, Jumat (6/11/2026).
Disebutkan, dengan adanya SK pengangkatan dan pemberhentian ini tentu secara resmi Aziz menggantikan posisi H. Ahmad Zainuri yang menjadi terpidana kasus korupsi. Aziz sendiri memperoleh suara terbanyak kedua di Dapil Narmada-Lingsar.
Untuk persiapan sekretariat sendiri, pihaknya berencana melaksanakan gladi kotor untuk mematangkan pelaksanaan PAW. Pihaknya juga mengundang rohaniawan yang nanti mengambil sumpah. Kemudian Satpol PP Lobar dan pihak keamanan untuk pengamanan. Pihaknya juga mengundang Forkopimda. “Kami sudah sebar undangan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, setelah dilantik, tentunya Aziz bisa mengikuti pembahasan APBD murni 2027. Namun, itu tergantung dari fraksi yang nanti menugaskan.
Dari informasi yang diserap media, DPRD Lobar telah mengadakan rapat Badan Musyawarah (Banmus) membahas penjadwalan pelaksanaan PAW. Rapat itu dihadiri oleh para anggota Banmus. Calon anggota DPRD dari PAN yang mau dilantik juga menurut informasi datang ke kantor DPRD. Rapat Banmus dan proses PAW Anggota dewan ini terbilang cepat, dibanding PAW sebelumnya. Seperti proses PAW politisi Partai Berkarya dan Nasdem.
Terpidana Kasus Korupsi
Diketahui, Ahmad Zainuri menjadi terpidana dalam kasus korupsi pengadaan belanja barang (mukena dan sarung) dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD di Dinas Sosial Lobar Tahun Anggaran 2024 dengan total nilai proyek Rp22,2 miliar
Vonis Pengadilan Tingkat Pertama pada Juni 2026, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram memvonis Ahmad Zainuri 3 tahun penjara, denda Rp100 juta (subsider 60 hari kurungan), serta uang pengganti Rp1,57 miliar.
Pada vonis Banding Pengadilan Tinggi NTB Agustus 2026 lalu, Ahmad Zainuri dihukum 4 tahun penjara. Hukuman ini bertambah dari putusan tingkat pertama serta diwajibkan membayar sisa uang pengganti sebesar Rp452 juta.
Untuk diketahui, Dinsos Lobar menganggarkan kegiatan belanja barang untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat sebesar Rp22,2 miliar, yang dibagi menjadi 143 kegiatan pada 2024. Sebanyak 100 kegiatan di antaranya merupakan pokir dari anggota DPRD Lobar.
Paket pokir yang menyeret empat orang itu menyangkut paket dengan pagu dana sebesar Rp2 miliar, ditempatkan di Bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak delapan paket dan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Lobar sebanyak dua paket. Dalam prosesnya, pengadaan itu melanggar hukum dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar. (her/mit)
