BerandaNTBLOMBOK BARATSekda Lobar Pastikan Angggaran Pilkades Serentak Cair

Sekda Lobar Pastikan Angggaran Pilkades Serentak Cair

Giri Menang (Suara NTB) – Sekretaris Daerah Lombok Barat (Sekda Lobar), H. Fauzan Husniadi memastikan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secepatnya cair. Pasalnya APBD perubahan telah disahkan, sehingga bisa dieksekusi pada awal bulan November 2026 ini.
“Kalau anggaran Pilkades serentak sudah selesai pembiayaan dan sebagainya,” kata Fauzan Husniadi, Rabu (4/11/2026) selepas dilantik di Aula Kantor Bupati, Lobar.


Ia mengatakan, memang ada informasi beberapa panita desa mengeluhkan anggaran Pikades belum cair. Anggaran itu belum cair, karena posisi APBD perubahan belum selesai dievaluasi di Pemerintah Provinsi NTB.


Saat ini, APBD telah disahkan dan bisa dipakai. Hasil evaluasi dan nomor registrasi dari Pemerintah Provinsi NTB sudah terbit, sehingga anggaran pun bisa dieksekusi. “Bersabar saja sebentar, tidak ada masalah dengan biaya itu,” tegasnya.


Sebelumnya, Panitia Pilkades tingkat desa di Lobar khawatir pelaksana pilkades serentak di Lobar terancam molor hingga tahun depan, mengingat anggaran penyelenggaraan hingga awal November 2026 belum cair. Padahal, panitia sudah bekerja sejak September 2026 dengan sejumlah tahapan yang harus disiapkan.


Kondisi tersebut memaksa sejumlah panitia menanggung biaya operasional secara mandiri. Bahkan, sebagian di antaranya terpaksa berutang untuk menjalankan tugas. Seperti disampaikan Ketua Panitia Pilkades Kediri Induk, Zulkifli. Ia mengatakan, belum ada kejelasan mengenai jadwal pencairan anggaran Pikades serentak ini dari APBD.


Zulkifli berharap seluruh panitia menerima anggaran sebelum 9 November 2026 atau paling lambat akhir November 2026. Menurutnya, ketidakpastian tersebut berisiko menghambat kelanjutan tahapan Pilkades.


Hal serupa juga disampaikan Ketua Panitia Pilkades Kediri Selatan, Mujahid Ahmad. Ia mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima anggaran. Informasi mengenai pencairan dalam waktu dekat juga belum memiliki kepastian.


Mujahid menyebut panitia tingkat desa sudah bekerja selama sekitar tiga bulan. Namun, mereka belum memperoleh dukungan anggaran untuk menunjang operasional. “Untuk operasional sementara kami pake urunan dari panitia,” katanya. (her)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN












VIDEO