Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta penandatanganan komitmen bersama seluruh daerah di NTB, di Hotel Prime Park, Jumat (6/11). Fokus utama rakor ini adalah untuk memastikan keseriusan seluruh kabupaten/kota untuk mengentaskan ATS serta meningkatkan layanan SPM pendidikan di NTB.
Kepala Dinas Dikpora NTB, Syamsul Hadi, mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam rangka merumuskan kembali langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan dunia pendidikan, utamanya ATS.
Diketahui, angka ATS di NTB tercatat sekitar 70 ribuan jiwa. Jumlah tersebut bukan sekadar angka, tapi cermin serius persoalan pendidikan. Karena itu, Dinas Dikpora terus melakukan upaya konkret untuk memastikan anak-anak dapat kembali mengenyam pendidikan yang layak.
“Alhamdulillah dari 73.000 anak tidak sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu tepatnya 7 bulan hingga hari ini, itu sudah kami berhasil turunkan sekitar 25.000 anak tidak sekolah, sehingga yang tersisa hari ini adalah sekitar 47.000 anak,” ujarnya, Jumat (6/11).
Penurunan ATS yang signifikan tersebut, tutur Syamsul, buah dari dukungan pemerintah dan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota. Sebab, menurutnya, upaya memperkecil jumlah tersebut tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dikpora NTB dan Pemprov NTB sendiri.
Perubahan mencolok tidak hanya dalam aspek turunnya ATS, tapi terkait peningkatan kualitas layanan SPM. Syamsul menyebut, pada jenjang pendidikan menengah, layanan SPM menyentuh 125 persen. Lalu, jenjang pendidikan khusus sebesar 135 persen. Secara keseluruhan, layanan SPM pendidikan NTB mencapai 99,35 persen.
Berkat peningkatan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB naik 0,75 persen. Syamsul menegaskan, peningkatan tersebut merupakan buah dari kerja keras bersama.
“Mudah-mudahan dengan MoU yang kita tandatangani hari ini, bahwa ada sisa 2 bulan kurang lebih dan pada akhirnya di tahun 2026 ini IPM kita mudah-mudahan naik dari 73, sekian persen sampai kemudian 74, sekian persen,” harapnya.
Kegiatan yang diikuti oleh 135 peserta, terdiri dari Bupati dan Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan se-NTB, Bappeda, OPD, hingga tim koordinasi penanganan ATS berhasil menyepakati sejumlah komitmen. Antara lain: sepakat mendukung program penanganan ATS, memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan akses dan layanan pendidikan, melakukan pemutakhiran data masyarakat di Dukcapil, memaksimalkan APBD/APBDes untuk penanganan ATS, menyusun rencana aksi, hingga melaporkan hasil pelaksanaan program.
“Atas komitmen ini jika terimplementasi di lapangan, insyaallah apa yang menjadi isu di tingkat nasional bahwa NTB termasuk zona merah putus sekolah untuk anak tidak sekolah, insyaallah di tahun ini sudah tidak lagi menjadi zona merah,” pungkasnya.
Di sisi lain, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, penanganan ATS perlu dimulai dari aspek yang paling sederhana, yakni memperbaiki data masyarakat. Menurutnya, salah satu faktor membengkaknya jumlah ATS adalah ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan data pada sistem.
“Jadi sebenarnya kalau kita memperbaiki dari data saja, ini kita bisa menurunkan banyak sekali dan bisa mengeluarkan kita dari zona merah,” tegasnya.
Selain itu, diperlukan komitmen serius seluruh daerah untuk bersama mencegah dan menangani ATS. Gubernur Iqbal turut menyampaikan komitmen Pemprov untuk mengatasi persoalan pendidikan di daerah itu.
“Data BPS 70 ribu (ATS). Tapi target kita itu, sebelum tahun 2029 ini sampai tingkat serendah mungkin,” tuturnya.
Berbagai strategi telah disiapkan. Salah satu yang dinilai paling krusial adalah memperbaiki data ATS. Sebab, menurut Iqbal, lantaran ketiadaan data yang konkret, program yang diterapkan seringkali tidak tepat. (sib)
