Mataram (Suara NTB) – Pemprov terus berupaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTB. Salah satu upaya strategis yang akan dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data siswa dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini diambil mengingat data yang ada di sistem kerap kali tidak tepat dengan fakta yang ada di lapangan.
Sebagai informasi, jumlah ATS yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai sekitar 70 ribu anak. Namun, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada Jumat (6/11) menilai, data sering kali gangguan (error), sehingga antara data dengan yang ada di masyarakat kerap berbeda.
Gubernur Iqbal saat menghadiri kegiatan Penandatanganan MoU Pengentasan ATS, di Mataram, menyampaikan, pihaknya telah menguji data ATS di sistem dengan melakukan verifikasi di lapangan. Hasilnya, cukup signifikan hingga turun sekitar 39 persen.
“Jadi sebenarnya kalau kita memperbaiki dari data saja, ini kita bisa menurunkan banyak sekali dan bisa mengeluarkan kita dari zona merah,” ujarnya, Jumat (6/11).
Gubernur Iqbal bahkan menegaskan, desa yang mendapatkan dana bantuan Desa Berdaya harus mengalokasikan sebagian anggarannya untuk melaksanakan verifikasi data. “Bukan hanya SMA dan SMK saja, tapi dari PAUD sampai dengan SMA melakukan pendataan, memperbaiki data,” tuturnya.
Menurut Gubernur Iqbal, memutakhirkan data penting. Bukan hanya untuk memperbaiki data yang sudah ada. Tapi juga agar pemerintah dapat melihat secara jelas kondisi nyata masyarakat. Seperti faktor anak-anak putus sekolah. Apakah karena faktor ekonomi atau aspek lain.
Karena itu, dengan adanya data yang riil, pemerintah akan lebih mudah memetakan solusi yang tepat untuk persoalan yang dihadapi masyarakat.
Maka dari itu, Gubernur Iqbal mendorong seluruh Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing.
“Karena itu, saya minta komitmen dari para bupati dan wali kota mari kita sama-sama membersihkan data ini, dalam rangka menurunkan dan dalam rangka tahu persis siapa-siapa saja sih yang ATS ini dan kenapa mereka jadi masuk dalam kategori ATS,” pungkasnya.
Sementara itu, penurunan angka ATS cukup signifikan per 2026. Pemprov melalui Dikpora terus melakukan upaya konkret untuk memastikan anak-anak dapat kembali mengenyam pendidikan yang layak.
“Alhamdulillah dari 73.000 anak tidak sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu tepatnya 7 bulan hingga hari ini, itu sudah kami berhasil turunkan sekitar 25.000 anak tidak sekolah, sehingga yang tersisa hari ini adalah sekitar 47.000 anak,” ujar Kepala Dikpora NTB, Syamsul Hadi, Jumat (6/11).
Penurunan ATS yang signifikan tersebut, adalah buah dari dukungan pemerintah dan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota. Sebab, menurut Syamsul, upaya memperkecil jumlah tersebut tidak bisa dilakukan oleh Dikpora dan Pemprov NTB sendiri. (sib)
