Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa mencatat sebanyak 6.952 anak tidak mengenyam pendidikan atau masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Jumlah tersebut tersebar di 24 kecamatan. Kasus anak tidak sekolah paling tinggi berada di Kecamatan Sumbawa mencapai 1.113 anak.
“Jumlah ATS itu terdiri 3.683 anak laki-laki dan 3.269 anak perempuan yang belum mendapatkan akses pendidikan secara berkelanjutan. Data ini juga tetap akan kita lakukan verifikasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr Dedy Heriwibowo, Jum’at (6/11).
Berdasarkan data tersebut, jenjang pendidikan tingkat SMA yang paling menonjol. Sebab banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama. Kondisi ini terjadi dengan beberapa alasan seperti membantu perekonomian keluarga bagi keluarga kalangan menengah ke bawah. Bahkan sebagian orang tua menganggap anak yang menyelesaikan pendidikan SMP sudah cukup umur untuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ekonomi yang terbatas, juga membuat orang tua kesulitan membiayai kebutuhan pendidikan anak ketika memasuki jenjang SMA.
“Ada dua factor menjadi anak putus sekolah. Pertama, dianggap anaknya sudah bisa bekerja dan membantu keluarga. Kedua, biaya untuk melanjutkan sekolah bisa juga dianggap terlalu mahal bagi mereka,” ucapnya.
Selain persoalan ekonomi, terdapat faktor nonteknis yang turut memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Kondisi pribadi siswa dan kurangnya perhatian orang tua juga dapat memengaruhi keputusan anak untuk tidak melanjutkan sekolah.
Dari 6.952 ATS kata dia, 40 persen diantaranya merupakan anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Sementara, sisanya berasal dari kelompok anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP maupun tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD).
“Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama terutama orang tua yang memiliki peran penting. Sebab anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMP masih membutuhkan pendampingan dan dukungan untuk melanjutkan sekolah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Sebab pola penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor, baik antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah provinsi maupun mitra pembangunan lainnya.
Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan berbagai mitra lainnya juga sangat penting dalam memperluas kampanye pentingnya pendidikan. Salah satu perhatian utama diarahkan pada anak-anak lulusan SMP,agar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
Menurutnya, intervensi terhadap keluarga menjadi bagian penting dalam memutus persoalan anak tidak sekolah. Pemerintah perlu memastikan keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.
Selain dukungan pemerintah, lingkungan sekitar juga harus mengambil peran. Sekolah, aparat desa, pemerintah kecamatan hingga tokoh masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak yang tidak bersekolah.
“Keterlibatan lingkungan dinilai penting untuk mendeteksi anak yang berhenti sekolah sekaligus mendorong keluarga agar kembali memberikan kesempatan pendidikan kepada anaknya,” katanya. (ils)
