FRAKSI Partai NasDem DPRD Kota Mataram menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2027. Mulai dari penurunan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, penguatan UMKM, hingga pemerataan pembangunan menjadi perhatian fraksi tersebut.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai NasDem, Siti Fitriani Bakhreisy, S.E., dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram baru-baru ini. ‘’APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen anggaran dan rutinitas tahunan pemerintahan, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,’’ tegasnya.
Berdasarkan nota keuangan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,687 triliun dengan target PAD Rp660,584 miliar. Namun, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan dari 40,22 persen menjadi 39,16 persen.
NasDem menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak tanpa membebani masyarakat.
Di sisi belanja, Fraksi NasDem mencermati rencana belanja daerah sebesar Rp1,729 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai sekitar Rp1,496 triliun, sementara belanja modal sebesar Rp225,444 miliar. Peningkatan belanja barang dan jasa sebesar 7,14 persen diminta benar-benar berdasarkan kebutuhan riil dan memberikan hasil terukur.
NasDem juga meminta agar belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan jalan, drainase, penataan permukiman, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Termasuk pembangunan lanjutan Gedung Wali Kota yang dinilai perlu mempertimbangkan total anggaran terserap, kebutuhan lanjutan, dan target penyelesaiannya.
Perhatian lainnya diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. NasDem mendorong penyeragaman standar fasilitas gerobak usaha, perluasan pemasaran produk lokal, serta pembinaan industri kerajinan dan usaha peralatan dapur berbahan aluminium di Kecamatan Selaparang.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat pelatihan tenaga kerja yang terhubung dengan sertifikasi dan penempatan kerja. Pembinaan remaja melalui kegiatan olahraga, seni, budaya, dan keagamaan juga dinilai penting untuk mencegah kenakalan remaja dan kriminalitas.
Dalam bidang keamanan, NasDem mendorong penambahan penerangan jalan umum dan pemasangan CCTV di titik rawan. Sementara pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pengelolaan sampah juga diminta tetap menjadi prioritas.
Fraksi NasDem turut meminta transparansi terkait defisit RAPBD sebesar Rp42 miliar dan rencana penerimaan pembiayaan Rp52 miliar. Pemerintah diharapkan menjelaskan sumber pembiayaan serta kemampuan fiskal daerah agar kebijakan anggaran tidak membebani keuangan daerah pada masa mendatang.
NasDem berharap RAPBD 2027 disusun secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat Kota Mataram. (fit)
