FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan sejumlah persoalan perkotaan, mulai dari penataan kawasan perdagangan dan perparkiran, pengelolaan sampah, tata kelola Car Free Day (CFD), hingga penanganan maraknya aksi geng motor yang melibatkan anak di bawah umur.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, H. M. Nurul Ichsan, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah agar tidak terus berlarut dan berdampak terhadap kenyamanan masyarakat.
Terkait penataan kawasan perdagangan, Fraksi PKS mendorong Pemkot Mataram melakukan pengelolaan yang lebih tertib dan terintegrasi, khususnya di sepanjang Jalan Pejanggik dan Jalan Majapahit. Menurutnya, penataan tersebut bukan untuk membatasi aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan menghadirkan solusi yang adil melalui penyediaan ruang usaha layak, pengaturan lokasi berdagang, kejelasan tata kelola parkir, serta penegakan aturan secara konsisten.
Dengan penataan yang baik, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan tetap tumbuh tanpa mengabaikan ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.
Selain itu, Nurul Ichsan mengungkapkan pihaknya menerima aduan masyarakat terkait persoalan pengelolaan persampahan, khususnya di Lingkungan Tembelok. Persoalan tersebut tidak menutup kemungkinan juga terjadi di lingkungan lain di Kota Mataram.
Masyarakat masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah. Bahkan, kendaraan roda tiga atau Tossa yang selama ini digunakan untuk mengangkut sampah dilaporkan sudah tidak layak operasional. Akibatnya, pengangkutan sampah terpaksa dilakukan menggunakan sepeda motor.
Fraksi PKS juga meminta pembenahan tata kelola CFD melalui penyusunan regulasi yang jelas serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengelola CFD dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sementara itu, persoalan keamanan menjadi perhatian serius Fraksi PKS. Maraknya aksi geng motor yang sebagian besar melibatkan anak di bawah umur, bahkan telah menimbulkan korban jiwa, dinilai tidak bisa dianggap sebagai kenakalan remaja biasa.
Ichsan meminta pemerintah daerah bersama kepolisian menyusun langkah konkret pencegahan dan penanganan, termasuk memperkuat pengawasan dengan melibatkan orang tua, sekolah, dan kepala lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (fit)
