Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTB belum menerima laporan resmi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2026. Kondisi ketenagakerjaan di NTB dinilai masih relatif kondusif, dibandingkan sejumlah provinsi di Pulau Jawa yang mencatat angka PHK cukup tinggi.
Kepala Dinas Nakertrans NTB, Dr. Aidy Furqan, mengatakan, laporan yang diterima pihaknya sejauh ini lebih banyak berupa pengaduan persoalan hubungan industrial, namun tidak dengan pengaduah PHK oleh perusahaan.
“Kalau laporan resmi PHK belum ada. Yang ada lebih banyak pengaduan, misalnya persoalan hak pekerja yang belum dibayarkan. Itu kami fasilitasi melalui mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak,” ujarnya di Mataram, Senin, 9 November 2026.
Menurut Aidy, pengaduan ketenagakerjaan yang masuk rata-rata sekitar satu kasus dalam sepekan. Setiap pengaduan ditindaklanjuti dengan menghubungi perusahaan dan mempertemukan pekerja dengan pihak pemberi kerja untuk mencari penyelesaian.
Ia menilai, relatif terkendalinya kondisi ketenagakerjaan di NTB tidak terlepas dari struktur industri daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi di Jawa. Pengaruh tekanan industri terhadap tenaga kerja di NTB dinilai belum sebesar daerah dengan basis industri yang lebih kuat.
Selain itu, Aidy menyebut angka pengangguran di NTB menunjukkan perkembangan positif. Sebagaimana rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana tingkat pengangguran dapat turun dari 9,66 persen menjadi 9,16 persen. Penurunan itu, katanya, mencerminkan semakin banyak masyarakat yang terserap dalam pekerjaan.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis lima provinsi dengan jumlah laporan PHK tertinggi sepanjang Januari-Oktober 2026. Seluruhnya berada di Pulau Jawa.
Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 14.694 pekerja terdampak PHK, disusul Banten 8.649 orang, Jawa Tengah 6.860 orang, Jawa Timur 6.547 orang, dan DKI Jakarta 5.360 orang.
Di tengah tingginya angka PHK di sejumlah daerah di Indonesia, NTB sejauh ini belum mencatat adanya pengaduan resmi PHK. Meski demikian, pengaduan terkait pemenuhan hak pekerja dan hubungan industrial tetap menjadi perhatian Nakertrans NTB. (bul)
