Mataram (Suara NTB) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2027. Mulai dari penurunan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penentuan prioritas belanja, hingga penyelesaian persoalan infrastruktur dan penguatan keamanan lingkungan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH, menyampaikan pandangan tersebut dalam pemandangan umum fraksinya di DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Wardana menyoroti target pendapatan daerah sebesar Rp1,687 triliun, dengan PAD ditargetkan mencapai Rp660,584 miliar. Namun, kontribusi PAD terhadap total pendapatan justru turun dari 40,22 persen menjadi 39,16 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kota Mataram terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi konkret menggali potensi pajak dan retribusi serta mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pihaknya menilai dokumen anggaran tersebut harus dikaji secara cermat agar kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan penempatan lanjutan pembangunan Gedung Wali Kota sebagai prioritas pertama. Wardana menegaskan, APBD yang bersumber dari uang rakyat semestinya lebih dahulu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan dasar, penguatan UMKM, penanganan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, pihaknya meminta kejelasan alokasi pembiayaan, rincian retribusi daerah, serta selisih perhitungan transfer pemerintah pusat. Penurunan anggaran urusan pemerintahan pilihan yang mencakup pariwisata, perdagangan, dan perindustrian juga dinilai perlu dievaluasi karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Di sektor perlindungan masyarakat, Fraksi PDIP mendorong pengadaan psikolog klinis di seluruh puskesmas serta pemasangan CCTV di kawasan rawan kriminalitas.
Wardana turut mendesak Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran APBD 2027 untuk menuntaskan pembebasan lahan jalan inspeksi Kali Unus. Persoalan yang dimulai sejak 2014 itu hingga kini belum memberikan kepastian ganti rugi bagi warga pemilik lahan.
“Penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara tuntas dan berkeadilan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman mengatakan, untuk strategi peningkatan PAD dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui evaluasi PERDA pemungutan pajak dan retribusi daerah. Terkait evaluasi BUMD akan disampaikan melalui evaluasi kinerja pada saat pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS).
Terhadap Penurunan belanja pada urusan pemerintahan pilihan, lanjut Wawali, terjadi akibat perubahan prioritas belanja daerah pada masing-masing urusan pemerintahan pilihan yang sumber pendanaannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Terhadap usulan Fraksi PDI Perjuangan agar Pemerintah Daerah mengkaji ulang prioritas belanja, katanya, akan menjadi perhatian dalam tahapan pembahasan lebih lanjut. (fit)
