Dompu (Suara NTB) – Indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Kabupaten Dompu mengalami penurunan cukup tajam pada 2025. Berdasarkan hasil assesmen Rapor Pendidikan, indeks SPM pendidikan Dompu turun dari 68,96 poin pada 2024 menjadi 61,48 poin pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Dompu pada klasifikasi Tuntas Muda bahkan semakin mendekati kategori Belum Tuntas.
Penurunan ini menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu. Pasalnya, capaian tersebut mencerminkan masih adanya persoalan dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar pendidikan, terutama terkait kualitas pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H Nurdin, M.Pd., kepada Suara NTB, Senin (9/11) mengatakan, penurunan indeks capaian standar pelayanan minimal tidak terlepas dari kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran serta kapasitas kepala sekolah dalam mengelola berbagai perangkat pendidikan di sekolah.
Menurutnya, kedua aspek tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas proses pembelajaran dan capaian kompetensi siswa. Kondisi itu dapat dilihat melalui hasil evaluasi yang tertuang dalam rapor pendidikan masing-masing sekolah. “Itu semua tergambar di rapor pendidikan pada masing-masing sekolah,” ungkapnya.
Nurdin menjelaskan, rapor pendidikan sebenarnya telah dilengkapi rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi sekolah untuk melakukan pembenahan. Pihaknya telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada sekolah, agar mampu membaca serta memahami hasil evaluasi tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak sekolah yang belum optimal memanfaatkan rapor pendidikan sebagai dasar menyusun program prioritas. “Sering kali sekolah kurang memperhatikan rapor pendidikan dalam mengarahkan programnya di sekolah, termasuk dalam menentukan arah penggunaan dana BOS,” katanya.
Karena itu, pihaknya akan mendorong penguatan program perpustakaan, pendampingan, serta pelatihan bagi guru dan kepala sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperbaiki capaian rapor pendidikan yang menjadi salah satu gambaran mutu pendidikan di daerah.
Selain pembenahan dari sisi tenaga pendidik dan pengelolaan sekolah, Nurdin juga menyinggung rencana pemerintah pusat mengembalikan kebijakan kenaikan kelas dengan lebih memperhatikan kemampuan akademik siswa.
Selama ini, siswa yang belum menguasai materi pembelajaran tetap dinaikkan ke kelas berikutnya. Akibatnya, ketika berada di jenjang kelas yang lebih tinggi, mereka kembali dihadapkan pada materi dan sistem pembelajaran yang belum sesuai dengan kemampuan dasarnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi siswa untuk memperkuat kemampuan dasarnya sebelum melanjutkan ke tingkat pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, kesenjangan kemampuan antarsiswa dapat diminimalkan dan kualitas hasil belajar lebih terukur. (ula)
