Mataram (Suara NTB) – Universitas Mataram (Unram) menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus baik kekerasan seksual, fisik, maupun psikis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penegakan sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan kekerasan, sekaligus penguatan upaya pencegahan untuk memastikan lingkungan kampus yang aman bagi seluruh civitas.
Salah satu bentuk penegakan tersebut tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 16773/UN18/HK/2026 tentang Pemberhentian Saudara AA sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Keputusan yang ditetapkan pada 4 November 2026 tersebut menjatuhkan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
Penetapan sanksi didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) Unram Nomor 48/UN18/PPKPT/2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Bentuk Nyata Unram Terapkan Prinsip “Zero Tolerance” terhadap Kekerasan
Ketua Satgas PPK-PT Unram, Joko Jumadi, menegaskan bahwa pemberian sanksi berat merupakan bentuk nyata penerapan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan Universitas Mataram. Penegakan aturan tersebut berlaku bagi seluruh unsur di lingkungan kampus tanpa terkecuali.
Menurutnya, ketegasan universitas tidak hanya ditunjukkan melalui pemberian sanksi pemberhentian tetap terhadap mahasiswa, tetapi juga penindakan terhadap pegawai maupun dosen yang terbukti melakukan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk pelanggaran harus ditangani secara serius tanpa memandang status maupun kedudukan pelakunya.
“Pemberian sanksi berat merupakan salah satu bentuk upaya Unram. Selain itu, kami juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, perbaikan tata kelola seperti penambahan CCTV, perbaikan tata ruang, termasuk pemberlakuan regulasi aktivitas kampus,” ujar Joko.
Ia menambahkan, penanganan kekerasan harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan. Karena itu, melalui Satgas PPK-PT, Unram terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh civitas, meningkatkan sistem pengawasan, serta membenahi tata ruang dan regulasi aktivitas kampus untuk meminimalkan potensi terjadinya kekerasan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan perguruan tinggi yang tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan dalam bentuk apa pun. Unram menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bermartabat, sehingga setiap warga universitas dapat menjalankan aktivitas akademik maupun nonakademik tanpa rasa takut terhadap ancaman kekerasan. (ron)
