Mataram (Suara NTB) – Gejolak politik di tingkat nasional menjadi perhatian kalangan dunia usaha, khususnya di Provinsi NTB. Ketidakpastian politik dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan investor, menahan arus investasi, hingga memengaruhi aktivitas ekonomi daerah yang masih sangat bergantung pada kebijakan dan dukungan pemerintah pusat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, H. Faurani, SE., MBA., mengatakan, kondisi dunia usaha di daerah tidak bisa dilepaskan dari situasi nasional. Ketika stabilitas politik dan ekonomi di tingkat pusat terganggu, dampaknya akan merembet ke daerah.
Menurutnya, ketergantungan NTB terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, terutama dari sisi anggaran dan program pembangunan. Selain itu, aktivitas ekonomi NTB juga masih memiliki keterkaitan dengan kondisi perekonomian daerah lain.
“Kalau nasional mengalami gangguan atau situasinya kurang nyaman, daerah pasti ikut terdampak. Kehidupan dunia usaha di daerah masih sangat bergantung pada situasi nasional,” ujar Faurani, Selasa, 10 November 2026.
Faurani menilai, salah satu sektor yang paling rentan terdampak ketidakpastian politik adalah investasi. Stabilitas dan rasa aman menjadi pertimbangan utama bagi investor sebelum menanamkan modalnya.
Jika situasi nasional tidak kondusif, kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia berpotensi melemah. Kondisi tersebut bisa membuat investor menunda keputusan investasi, termasuk terhadap berbagai proyek yang selama ini mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Kalau situasinya aman dan nyaman, orang akan berani berinvestasi. Tetapi kalau kondisinya tidak kondusif, kepercayaan investor bisa terganggu. Ini yang harus kita jaga,” tegasnya.
Di NTB, lanjut Faurani, aktivitas dunia usaha sejauh ini masih bergerak. Namun, sejumlah sektor memiliki tingkat kerentanan berbeda terhadap perubahan situasi nasional. Pariwisata, perdagangan, dan sektor-sektor yang berkaitan dengan investasi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang perlu mendapat perhatian.
Sektor konstruksi, misalnya, juga menghadapi tantangan seiring perubahan arah kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah pusat. Pengalihan alokasi anggaran ke sektor pendidikan, kesehatan, dan program pembangunan lainnya turut memengaruhi ruang gerak sektor konstruksi.
Meski demikian, ia menegaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan pemerintah menghentikan pembangunan. Perubahan yang terjadi lebih berkaitan dengan penyesuaian prioritas belanja negara.
“Memang ada sektor konstruksi yang anggarannya dialihkan ke sektor lain. Tetapi bukan berarti pemerintah mundur dari pembangunan. Ada prioritas yang sekarang diarahkan ke pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Pembangunan infrastruktur juga tetap berjalan,” jelasnya.
Di tengah dinamika yang terjadi, Faurani meminta pemerintah tetap menjaga stabilitas politik dan menciptakan suasana nasional yang kondusif. Menurutnya, kepastian kebijakan dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan modal penting untuk menjaga keberlangsungan investasi dan aktivitas dunia usaha.
Ia menyebut, Kadin di tingkat nasional juga terus menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan yang memengaruhi iklim usaha. Komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk Presiden, menjadi salah satu saluran untuk menyampaikan aspirasi kalangan pengusaha.
Faurani sendiri mengaku beberapa kali terlibat dalam komunikasi dan penyampaian masukan kepada pemerintah pusat. Kendati demikian, ia menegaskan, pengusaha tidak boleh kehilangan optimisme hanya karena menghadapi gejolak politik dan ketidakpastian ekonomi.
“Pengusaha itu harus optimistis. Dalam dunia usaha pasti ada tantangan. Justru bagaimana kita menghadapi dan mencari peluang di tengah tantangan itu,” tandasnya. (bul)
