Mataram (Suara NTB) – Polda NTB resmi memecat mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), Senin (9/11/2026), Polda NTB resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Sarbani.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, Selasa (10/11/2026) mengatakan, dalam sidang etik tersebut, Bidpropam Polda NTB menghadirkan 10 orang saksi.
“Di sidang, Bidpropam menghadirkan sebanyak 10 orang saksi guna menguak secara tuntas rangkaian peristiwa pelanggaran yang terjadi,” jelasnya.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan mendalam, Sarbani terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian.
Peristiwa tersebut bermula dari dugaan persetubuhan dengan tahanan berinisial DR pada 28 Juli 2026. Kemudian berlanjut pada bulan Agustus melakukan aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu, serta tindakan hubungan badan di luar nikah.
“Lebih memprihatinkan lagi, tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu,” bebernya.
Selain itu, terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut.
Atas serangkaian perbuatan tersebut, majelis sidang KKEP menyatakan bahwa perbuatan Ipda Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan etika.
Adapun Pasal yang dilanggar Sarbani antara lain, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Atas putusan tersebut terduga Ipda Sarbani menyatakan banding,” tambahnya.
Sarbani kini mendapat Penempatan pada Tempat Khusus (Patsus) selama 30 hari di Mapolda NTB. “Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB,” pungkasnya. (mit)
