Selong (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pada Rabu (11/11/2026). Langkah tersebut untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan serta menjaga aktivitas pertambangan tetap sesuai regulasi. Pelaku tambang diingatkan tertib dan menaati aturan perizinan
Kepala DPMPTSP Lotim, Sosiawan Putraji, menjelaskan, meskipun kewenangan perizinan usaha pertambangan galian C bukan berada di tingkat kabupaten, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam memberikan edukasi dan memfasilitasi pelaku usaha agar memahami prosedur perizinan yang berlaku.
Menurutnya, monitoring tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pengawasan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dan konsultasi bagi para pelaku usaha, khususnya terkait tata cara pengurusan izin usaha pertambangan.
“Kami turun ke lapangan untuk menyampaikan kepada pelaku usaha agar tertib perizinan berusaha. Kami juga berdiskusi mengenai tata cara mengurus izin usaha,” jelas Sosiawan.
Selain memberikan pemahaman mengenai mekanisme perizinan, DPMPTSP juga mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar operasional, kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal, serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di sekitar lokasi pertambangan.
Dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha yang dokumen perizinannya belum lengkap diimbau segera melakukan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sosiawan menegaskan, aktivitas pertambangan harus dijalankan secara bertanggung jawab. Sebab, kegiatan eksploitasi sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPMPTSP Lotim berencana membuka gerai layanan konsultasi di Mal Pelayanan Publik (MPP). Layanan ini diharapkan memudahkan pelaku usaha memperoleh informasi mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan pertambangan.
Pihaknya juga akan memfasilitasi serta mengoordinasikan kebutuhan konsultasi perizinan dengan DPMPTSP Provinsi NTB, mengingat kewenangan penerbitan izin berada pada instansi di tingkat provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Lotim berharap kegiatan pertambangan, baik skala rakyat maupun industri, dapat berjalan sesuai aturan, memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, serta tidak mengabaikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. (rus)
