USULAN pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen di sejumlah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkendala status lahan. Misalnya saja, hingga kini usulan dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar) belum disetujui, karena masalah status kepemilikan tanah dan perlu adanya proses pengurukan atau penimbunan tanah.
Di Lombok Timur, ungkap Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan, Perempuan dan Anak (Dinsos PPA), Ahmad Masyhuri meski eks Akademi Keperawatan digadang-gadang jadi lokasi SR. Namun masih ada kendala lahan berupa status tanah dilindungi (LSD) berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
‘’Di Bima, tidak ada masalah sama akses masik, hanya saja masih terkendala di jalan dan jembatan yang hingga kini penyelesaiannya masih berproses. Kabupaten Dompu juga telah mengusulkan lokasi, namun masih dalam proses peninjauan dan belum dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan. Adapun Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) disebut belum memiliki lokasi yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan,’’ ujarnya, Kamis (12/11).
Diakuinya, yang menjadi kendala masing-masing daerah berbeda-beda. Ada persoalan status tanah, akses jalan, hingga kondisi lahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dari sejumlah daerah yang mengusulkan pembangunan SR permanen, Kabupaten Sumbawa menjadi daerah yang saat ini mulai memasuki proses lelang untuk lokasi di Badas. Lahan yang disiapkan di Sumbawa memiliki luas lebih dari enam hektare. Dengan luasan tersebut, lokasi ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 2.500 siswa.
Dari sisi anggaran, pembangunan satu SR diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp250 miliar hingga Rp350 miliar, bergantung pada kapasitas dan kebutuhan pembangunan. Jika seluruh rencana pembangunan di NTB terealisasi, kebutuhan anggarannya diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Kalau anggaran relatif ya, kayak kemarin kan Rp250-an juta kalau nggak salah. Nah di Sumbawa itu karena lahannya itu lebih dari 6 hektare, kalau tidak salah itu bisa tampung 2.500, maka anggarannya mungkin bisa lebih dari itu,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun SR khusus anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lotim dipilih menjadi SR khusus PMI menyusul daerah ini dan Kabupaten Lombok Tengah menjadi penyumbang PMI tertinggi di NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan selama ini banyak anak PMI yang telantar, terutama di bidang pendidikan. Karena itu, pihaknya sengaja menjadikan SR di Lotim sebagai sekolah khusus untuk anak PMI.
“Jadi, bagi orang tua cukup membuat komitmen untuk siap menghubungi anaknya minimal seminggu sekali. Sehingga anak-anak kita tidak menjadi anak yang fatherless. Anak-anak yang motherless, kita ingin mereka tumbuh,” ujarnya. (era)
