SATUAN Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB memastikan hingga saat ini tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di NTB.
Asisten I Setda NTB yang juga Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan pemerintah daerah tidak menginginkan adanya PHK terhadap mitra maupun relawan akibat adanya penyesuaian jumlah penerima manfaat program MBG.
“Kita di daerah tidak menginginkan ada pemutusan hubungan kerja mitra dan relawan,” kata Fathul Gani di ruang kerjanya, Kamis (12/11).
Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra pelaksana MBG yang tetap mempertahankan relawan meskipun terdapat kebijakan penyesuaian jumlah penerima manfaat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kepedulian dan pertimbangan kemanusiaan dari para mitra.
“Kita bersyukur ada mitra yang tidak mengurangi relawan. Ini karena kemanusiaan, sehingga mitra tidak mengurangi relawan,” ujarnya.
Fathul menjelaskan, mitra pelaksana berada dalam posisi yang dilematis dengan adanya ketentuan mengenai penyesuaian penerima manfaat. Kondisi tersebut seolah-olah membuat mitra harus mengurangi jumlah relawan, padahal kebijakan tersebut merupakan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Seolah-olah mitra yang mengurangi relawan. Padahal ini merupakan kebijakan dari BGN,” jelasnya.
Ia menegaskan, berdasarkan laporan yang diterima Satgas MBG NTB, hingga saat ini belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB yang melaporkan adanya pengurangan jumlah relawan.
Menurut Fathul, pemerintah daerah berharap ketentuan tersebut dapat ditinjau kembali. Sebab, selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, program MBG juga memiliki tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Harapan kita, ketentuan ini bisa ditinjau. Karena program MBG ini salah satu tujuannya membuka lapangan kerja,” katanya.
Untuk menyikapi persoalan tersebut, Satgas MBG Provinsi NTB akan menggelar pertemuan dengan Satgas MBG kabupaten/kota se-NTB pada pekan depan. Pertemuan tersebut akan menjadi dasar untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar kebijakan yang saat ini diterapkan dapat dipertimbangkan kembali.
“Minggu depan kita bertemu Satgas dengan kabupaten/kota di NTB. Dari dasar ini akan diusulkan ke pusat untuk penerapan yang sekarang ini dipertimbangkan kembali,” tandasnya. (ham)
