Giri Menang (Suara NTB) – Tim Penegakan Perda dan Tim Pengamanan Aset Daerah Lombok Barat (Lobar) yang terdiri dari unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Satpol PP, Kejaksaan Negeri, unsur TNI-Polri turun mengamankan dan mengambil alih lima titik aset yang tersebar di sejumlah titik. Lima objek aset ini mencapai luas puluhan hektare.
Langkah selanjutnya, untuk mengantisipasi aset-aset yang diambil alih ini diklaim lagi oleh oknum, Pemkab Lobar dalam hal ini BKAD memiliki terobosan. BKAD membentuk tim melibatkan Satpol PP dan aparat untuk menjaga atau mengawasi aset-aset ini.
Kepala BKAD Lobar, I Agus Wirawan Satra, S.STP., M.Si.,melalui Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BKAD Lobar, Hulaifi menyampaikan bahwa tim turun mengamankan dan mengambil alih lima titik (objek atau bidang) aset.
Lima objek aset ini masing-masing ada di Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi satu objek dengan luas 6.296 meter persegi.
Krama Jaye Kecamatan Narmada seluas 6.467 meter persegi. Aset yang ada di Desa Golong Kecamatan Narmada seluas 3 are.
Selanjutnya dua bidang aset di Desa Buwun Sejati, masing-masing seluas 7.608 meter persegi dan 4.506 meter persegi. Jika ditotal luas aset ini mencapai 25.177 (25 hektare).
“Lahan ini sebelumnya dikuasai oleh oknum (pihak lain), kita mengamankan dan ambil alih. Kita pasangan plang,” sebut Hulaifi, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan bahwa semua lahan ini telah bersertifikat atas nama Pemda. Baik aset di Kuranji Dalang, Krama Jaye, Golong dan Buwun Sejati sudah bersertifikat atas nama Pemda.
Tetapi lahan ini diklaim dan digugat oleh oknum. Seperti aset di Kuranji Dalang, pernah digugat oleh oknum yang mengklaim, baik di PTUN maupun perdata, tetapi gugatannya ditolak. Oknum mengkalim lahan itu hanya atas dasar klaim kepemilikan pipil atas nama kakek oknum tersebut. “Tapi itu ditolak oleh pengadilan negeri dan PTUN,” ujarnya.
Kemudian aset di Buwun Sejati, alasannya jual beli pad hal itu jelas aset Pemda. Dan lahan itu disewakan bertahun-tahun sejak 2017, hingga 2019. Setelah tahun 2020, oknum mulai masuk menguasai. Beberapa aset ini, termasuk di Buwun Sejati sudah pernah ditertibkan dan dipasangkan plang. Bahkan dikosongkan oleh tim, tetapi kembali dikuasai oknum.
“Makanya untuk mengantisipasi itu kami punya terobosan baru sekarang, begitu kita selesai mengosongkan ambil alih. Kami tindak lanjuti dengan penjagaan,” tegasnya.
Untuk pengawasan dan penjagaan fisik aset ini, Pihaknya berkolaborasi dengan Satpol PP. Pihaknya membentuk tim bersama Satpol PP dan aparat TNI untuk ikut memantau. Satpol PP nanti mengawal siapa yang menyewa lahan itu, supaya pihak lain tidak masuk.
Menurut Hulaifi, langkah kolaboratif ini sangat penting mengingat beberapa oknum kerap kembali masuk dan menempati lahan begitu petugas meninggalkan lokasi. Oleh karena itu, dengan penjagaan dan pengawalan ketat diharapkan mampu menutup celah bagi upaya penyerobotan di masa mendatang.
Langkah ini sebagai upaya mengoptimalkan aset daerah dan pendapatan daerah dari aset ini. Dari aset ini, diperkirakan puluhan juta PAD bisa masuk ke daerah. Di masing-masing titik memiliki nilai sewa berbeda-beda tergantung lokasi strategis dan kelas aset itu. Sewanya pun telah diaturi dalam peraturan yang berlaku.
Langkah sistematis ini terbukti membuahkan hasil positif bagi keuangan daerah. Pada tahun ini, target PAD dari sektor pengelolaan aset dipatok sebesar Rp1,7 miliar, dan realisasinya telah berhasil melampaui 80 persen. Dengan masa kontrak sewa yang umumnya berjalan dari bulan Januari hingga Desember, pihak BKAD optimistis target tersebut dapat tercapai 100 persen.
Ia menambahkan, langkah pengamanan ini juga menindaklanjuti arahan KPK. Karena aset-aset ini menjadi atensi KPK dan masuk pencapaian MCP lembaga Antirasuah tersebut.
“Sehingga tidak ada alasan kami tidak mengamankan (tertibkan) dan mengambil alih itu,” tegasnya.
Pihaknya juga memprioritaskan penyelesaian sejumlah permasalahan aset yang masuk dalam kategori pengawasan MCP KPK. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana meminta pendampingan dari pihak kejaksaan untuk menuntaskan sengketa aset di beberapa titik penting seperti Batu Mekar seluas 7 hektaree, dan Jageraga. (her)
