Tanjung (Suara NTB) – ​Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menerapkan transformasi digital dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah). Sistem tersebut dikelola melalui penerapan sebuah aplikasi digital bernama PERSADA.
Penerapan aplikasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Penggunaan aplikasi yang terhubung antara server Pemda dengan perangkat milik pengusaha (wajib pajak), mulai disosialisasikan pada Rabu (11/11/2026).
Sejumlah pengusaha wajib pajak, termasuk 50 pengusaha yang menjadi percontohan diberikan bimbingan di Lombok Golf Kosaido Country Club, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Sejumlah pengusaha tersebut dipilih sebagai percontohan dengan target ke depan, sistem aplikasi digitalisasi dapat diperluas hingga menjangkau tidak kurang dari 1.800 wajib pajak di KLU.
​Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penerapan aplikasi PERSADA merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.
​Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dan melakukan pembaruan di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Terlebih lagi, PAD memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.
​”Pengelolaan pendapatan daerah tidak boleh hanya mengandalkan pola konvensional. Harus terus dikembangkan melalui sistem yang lebih terintegrasi, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
​Melalui sistem digital tersebut, pengelolaan data perpajakan diharapkan semakin tertata, administrasi menjadi lebih efektif, serta proses pemantauan dan pengawasan terhadap penerimaan daerah dapat dilakukan secara lebih optimal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi penerimaan secara lebih terukur guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.
​Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan para pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan konsumen melalui transaksi di hotel maupun restoran merupakan titipan atau amanah yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
​”Ketika masyarakat menggunakan jasa hotel atau berbelanja di restoran, pajak yang dibayarkan itu merupakan uang yang dititipkan konsumen kepada pemerintah melalui pelaku usaha. Karena itu, harus disampaikan sesuai ketentuan dan tidak boleh diselewengkan,” tegasnya.
​Lebih lanjut, Najmul menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bupati meminta agar sosialisasi aplikasi PERSADA dilakukan secara menyeluruh, sehingga seluruh wajib pajak dapat memahami mekanisme dan tata cara penggunaannya.
​Kesempatan yang sama, Kepala Bapenda KLU, Tri Dharma Sudiana, S.STP., menjelaskan bahwa penerapan aplikasi PERSADA merupakan program yang telah lama direncanakan oleh pemerintah daerah. Namun, proses kerja sama dan sejumlah tahapan yang harus dilalui bersama Pemerintah Kota Malang membuat proses penerapannya membutuhkan waktu.
​Ia menjelaskan bahwa aplikasi PERSADA merupakan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang dan diberikan secara gratis kepada Pemerintah KLU. Kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah untuk mendukung percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah tanpa harus membangun sistem aplikasi dari awal.
​Menurut Tri Dharma, kegiatan sosialisasi ini menjadi tahapan penting untuk memperkenalkan sistem digital kepada para pelaku usaha sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengoperasiannya. Pasalnya, peralihan dari pola konvensional menuju sistem digital tentu membutuhkan kesiapan serta pemahaman yang mendalam dari para wajib pajak.
​”Masih ada masyarakat maupun pelaku usaha yang terbiasa menggunakan cara manual. Karena itu, sosialisasi ini menjadi kesempatan untuk memberikan pengetahuan bahwa ada sistem yang bisa membantu pekerjaan dan mempermudah pengelolaan kewajiban perpajakan,” jelasnya.
​Ia menyebutkan, berdasarkan data Bapenda, terdapat sekitar 1.800 wajib pajak yang tercatat di Kabupaten Lombok Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 wajib pajak dari sektor hotel dan restoran dipilih sebagai peserta awal atau percontohan (pilot project) penerapan aplikasi PERSADA.
​Sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi, Bapenda akan memfasilitasi proses pemasangan atau instalasi aplikasi kepada para wajib pajak yang menjadi peserta percontohan. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku usaha dapat mulai mengenal dan menggunakan sistem digital dalam mendukung pengelolaan kewajiban perpajakan di usaha masing-masing.
​Tri Dharma berharap, melalui kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama satu hari tersebut, para peserta tidak hanya memahami mekanisme penggunaan aplikasi, tetapi juga dapat memberikan masukan terkait kebutuhan dan kondisi operasional setiap usaha. Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi agar implementasi PERSADA dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
​”Harapan kami, aplikasi ini benar-benar bisa diterapkan dalam manajemen usaha masing-masing. Kami juga mengharapkan masukan dari para peserta agar penerapannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” pungkasnya. (ari/*)
