Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Melalui perubahan ini, total APBD Kabupaten Dompu meningkat menjadi Rp1,293 triliun dari sebelumnya Rp1,174 triliun atau bertambah Rp119,14 miliar.
Perubahan APBD tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan keuangan daerah terhadap perkembangan kondisi pendapatan dan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan. Kebijakan ini juga merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Dompu dan DPRD melalui pembahasan perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
Dalam Perda yang ditetapkan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, pada 2 November 2026 tersebut, terdapat sejumlah perubahan mendasar pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan Daerah Meningkat Menjadi Rp1,22 Triliun—
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp1,221 triliun setelah perubahan. Jumlah ini meningkat Rp93,60 miliar dibandingkan target awal APBD 2026 sebesar Rp1,128 triliun.
Peningkatan pendapatan tersebut terutama ditopang oleh kenaikan pendapatan transfer. Pada APBD perubahan, pendapatan transfer ditargetkan mencapai Rp1,042 triliun atau bertambah Rp103,59 miliar dari anggaran sebelumnya.
Pendapatan transfer tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp992,21 miliar dan transfer antar daerah sebesar Rp50,45 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp189,25 miliar menjadi Rp169,63 miliar atau berkurang Rp19,61 miliar.
Penyesuaian PAD ini terdiri atas target pajak daerah yang turun menjadi Rp33,55 miliar, sedangkan retribusi daerah meningkat menjadi Rp6,82 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp14,43 miliar, sementara lain-lain PAD yang sah meningkat menjadi Rp114,81 miliar.
Selain itu, terdapat tambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,62 miliar.
Belanja Daerah Bertambah Rp119,14 Miliar
Sejalan dengan peningkatan pendapatan dan penyesuaian pembiayaan, belanja daerah Kabupaten Dompu dalam APBD perubahan ditetapkan sebesar Rp1,293 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp119,14 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan.
Belanja daerah ini terbagi dalam empat kelompok utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp1,136 triliun. Di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar Rp751,77 miliar, belanja barang dan jasa Rp373,51 miliar, serta belanja hibah Rp11,33 miliar.
Belanja modal juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp18,32 miliar, setelah perubahan meningkat menjadi Rp48,33 miliar atau bertambah sekitar Rp30 miliar.
Belanja modal tersebut mencakup pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.
Sementara itu, belanja tidak terduga disesuaikan menjadi Rp4,45 miliar. Adapun belanja transfer ditetapkan sebesar Rp104,55 miliar, terdiri atas belanja bagi hasil Rp4,03 miliar dan bantuan keuangan Rp100,51 miliar.
Pembiayaan Bersumber dari SiLPA Tahun Sebelumnya–
Dalam struktur pembiayaan daerah, APBD Perubahan Kabupaten Dompu 2026 juga mencatat peningkatan penerimaan pembiayaan menjadi Rp72,03 miliar. Penerimaan pembiayaan tersebut seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Nilainya bertambah Rp25,53 miliar dari anggaran awal sebesar Rp46,5 miliar.
Dengan komposisi pendapatan sebesar Rp1,221 triliun, belanja Rp1,293 triliun, serta penerimaan pembiayaan Rp72,03 miliar, struktur APBD Perubahan 2026 ditetapkan dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar nol rupiah.
Pengelolaan Anggaran Harus Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat
Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen keuangan daerah. Lebih dari itu, perubahan anggaran merupakan instrumen pemerintah daerah untuk menyesuaikan kemampuan keuangan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui Perda Nomor 2 Tahun 2026 ini, seluruh perangkat daerah memiliki landasan hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dalam APBD perubahan.
Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan publik yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pelaksanaan APBD Perubahan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat mendukung keberlangsungan program pemerintah daerah serta memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026. (ula/*)
