ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara, meminta Pemerintah Kota Mataram meningkatkan pengawasan dan penertiban lapak-lapak milik pemerintah yang tidak lagi digunakan sesuai peruntukannya. Pasalnya, sejumlah lapak yang awalnya disediakan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), justru beralih fungsi menjadi tempat tinggal.
Menurut Yoga, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di kawasan Jalan Udayana, tetapi juga ditemukan di sejumlah lokasi lain, termasuk kawasan pesisir. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila terus dibiarkan tanpa pengawasan dan penindakan.
Ia mencontohkan, lapak yang semestinya digunakan untuk berjualan justru ditempati dalam jangka waktu lama hingga penghuninya merasa memiliki bangunan tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan muncul tuntutan ganti rugi kepada pemerintah ketika dilakukan penertiban.
“Awalnya hanya membuat tempat berteduh sementara, lama-lama dibuat permanen. Setelah merasa nyaman dan sudah lama tinggal di sana, akhirnya merasa memiliki dan ketika ditertibkan meminta ganti rugi,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara intensif oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dinas Perdagangan sebagai pihak yang berkaitan dengan rekomendasi pemanfaatan lapak harus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk memantau aktivitas di lapangan.
Apabila ditemukan lapak yang sudah tidak sesuai dengan tujuan awal pemberiannya, pemerintah diminta segera mengambil tindakan, termasuk membongkar bangunan yang telah beralih fungsi.
“Kalau lapak itu sudah tidak sesuai dengan tujuan utamanya, saya rasa harus dibongkar. Jangan sampai dibiarkan menjadi tempat tinggal karena akhirnya kawasan tersebut terlihat kumuh,” tegasnya.
Ia juga menyoroti temuan senjata tajam (sajam) yang disimpan di salah satu lapak di kawasan Udayana. Menurutnya, temuan tersebut harus ditelusuri lebih lanjut, termasuk meminta penjelasan dari pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lapak tersebut.
“Temuan senjata tajam yang disimpan di lapak itu harus diusut. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dipertanyakan apa maksud dan tujuannya menyimpan barang seperti itu di sana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yogantara meminta Pemkot Mataram tidak hanya bergerak setelah muncul persoalan atau kejadian kriminalitas. Pengawasan dan penertiban harus menjadi langkah rutin agar fungsi fasilitas yang disediakan pemerintah tetap terjaga.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) atau tim khusus yang bertugas memantau pemanfaatan lapak secara berkala. Dengan demikian, tujuan awal penyediaan lapak untuk meningkatkan aktivitas UMKM, membuka lapangan pekerjaan, dan menambah pendapatan masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Kalau hanya dipantau tanpa ada tindakan, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika ditemukan sudah tidak sesuai peruntukannya, harus segera ditertibkan,” tandasnya. (fit)
