PEMKOT Mataram diminta bersikap tegas terhadap perusahaan atau pelaku usaha komersial yang masih menunggak pembayaran pajak daerah. Ketegasan diperlukan agar kewajiban wajib pajak dapat dipenuhi tepat waktu sehingga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., menilai, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah. Penerimaan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, perusahaan yang telah diberikan perpanjangan waktu pembayaran tetapi masih belum menunaikan kewajibannya dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kalau ada perusahaan atau pihak-pihak tertentu yang menunggak pajak, sementara sudah diberikan perpanjangan masa pembayaran dan sebagainya, tetapi masih menunggak, ini sangat kita sayangkan,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (15/11).
Menurutnya, pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi di Kota Mataram. Terlebih, usaha komersial memiliki potensi keuntungan sehingga semestinya mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ketua DPD PKS Kota Mataram ini meminta Pemkot Mataram melalui perangkat daerah terkait melakukan langkah persuasif dengan mengingatkan wajib pajak, baik melalui surat teguran maupun pemberitahuan secara langsung. Namun, apabila teguran tersebut tidak diindahkan, pemerintah harus mengambil tindakan lebih tegas.
“Harus ada upaya teguran keras kepada pihak-pihak tertentu yang memang tidak melaksanakan atau tidak menunaikan kewajibannya,” tegas Isti.
Ia mengingatkan, penunggakan pajak yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi menjadi kebiasaan setiap tahun. Kondisi tersebut dikhawatirkan merugikan daerah karena penerimaan yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga diminta tidak mudah memberikan dispensasi atau keringanan pajak kepada perusahaan yang sengaja mengabaikan kewajibannya. Bahkan, jangan sampai muncul permintaan penghapusan pajak yang justru berpotensi merugikan masyarakat.
Menurut orang nomor dua di DPRD Kota Matara ini, setiap pelaku usaha yang memperoleh izin menjalankan kegiatan ekonomi di Kota Mataram juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk membayar pajak sesuai aturan.
“Ketika mereka bisa menjalankan usaha di daerah ini, tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu risikonya adalah pembayaran pajak. Itu bagian dari kewajiban mereka menjalankan usaha di Kota Mataram,” pungkas Isti. (fit)
