BerandaNTBDOMPUTerbitkan 25 SKK, Pemda Dompu Gandeng Kejari Selamatkan 42 Hektare Aset Tanah

Terbitkan 25 SKK, Pemda Dompu Gandeng Kejari Selamatkan 42 Hektare Aset Tanah

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu untuk mengamankan dan menyelamatkan aset tanah milik daerah yang selama ini dikuasai pihak lain.

Upaya tersebut dikonkretkan melalui penerbitan 25 Surat Kuasa Khusus. Selanjutnya, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Dompu selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberikan kewenangan melakukan pendampingan serta mengambil langkah hukum yang diperlukan dalam upaya penyelamatan aset daerah.

Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM., kepada Suara NTB, Sabtu (14/11), mengungkapkan, aset yang menjadi objek pengamanan berupa tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah. Namun, dalam penguasaannya, sejumlah bidang tanah tersebut telah dimasuki dan dikuasai masyarakat. “Totalnya 42 hektare aset tanah yang menjadi objek pengamanan,” ungkapnya.

Aset tanah tersebut tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Di Kecamatan Hu’u berada di Desa Rasabou dan Desa Hu’u. Selanjutnya, di Kecamatan Manggelewa berlokasi di Desa Nusa Jaya dan di Kecamatan Kempo berada di Desa Soro Barat.

Dalam mendukung proses pengamanan, pihaknya juga membangun koordinasi dengan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, terutama terkait kepastian status, legalitas, serta dokumen kepemilikan tanah yang menjadi objek penyelamatan.

 Jaksa Pengacara Negara diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan, klarifikasi hingga negosiasi dengan pihak-pihak yang menguasai aset tersebut.

Tidak hanya itu lanjutnya, kewenangan tersebut juga mencakup penyampaian somasi, penandatanganan dokumen hukum, hingga pengajuan gugatan perdata maupun permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila langkah hukum tersebut diperlukan.

Syahroni menegaskan, kerja sama dengan Kejari Dompu menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan aset yang telah memiliki kekuatan legalitas tidak terus dikuasai pihak lain. “Kerja sama ini sebagai upaya memastikan aset-aset daerah yang telah memiliki legalitas kepemilikan dapat kembali diamankan dan berada dalam penguasaan pemerintah daerah sesuai ketentuan,” tandasnya. (ula)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO