Selong (Suara NTB) – Sebanyak 1.065 pedagang yang menempati toko di sejumlah pasar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) didorong untuk memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah memperkuat legalitas sekaligus mendorong penataan dan pemberdayaan pedagang pasar.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Perdagangan Lotim dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Data pedagang yang menjadi sasaran program akan disampaikan kepada DPMPTSP untuk selanjutnya diverifikasi.
Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Hadi Fathurrahman, mengatakan penerbitan NIB menjadi salah satu fokus program yang sedang dikoordinasikan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari pendataan sementara, terdapat 1.065 pedagang yang menempati toko di pasar-pasar Lotim. Jumlah tersebut menjadi sasaran untuk didorong memperoleh legalitas usaha secara formal.
Kolaborasi lintas OPD ini tidak hanya menyasar legalitas pedagang, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan tenaga kerja dan kesehatan masyarakat di lingkungan pasar.
Salah satu program yang tengah disiapkan adalah pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas pasar. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lotim agar para petugas pasar mendapatkan jaminan sosial sekaligus meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas.
Berdasarkan data yang diusulkan Dinas Perdagangan, terdapat 347 pekerja pasar. Namun, setelah melalui proses verifikasi BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 244 orang dinyatakan lolos pendataan.
Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terus dilakukan untuk memastikan data petugas pasar yang memenuhi persyaratan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pedagang dan pengunjung pasar. Pemeriksaan akan dilaksanakan secara terjadwal setiap pekan di pasar-pasar induk atau pasar besar, menyesuaikan kemampuan dan kesiapan petugas Dinas Kesehatan.
Kepala DPMPTSP Lotim, Sosiawan Putraji, turut terlibat dalam koordinasi penerbitan NIB bagi pedagang tersebut. Data yang disampaikan Dinas Perdagangan nantinya menjadi dasar verifikasi sebelum proses penerbitan legalitas usaha dilakukan.
Melalui sejumlah program tersebut, Pemkab Lotim berupaya menjadikan pasar bukan sekadar pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga lingkungan usaha yang lebih tertata, memberikan kepastian legalitas bagi pedagang, serta memperhatikan perlindungan dan kesehatan para pelakunya.
Meski demikian, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh akurasi pendataan, kelancaran verifikasi, serta tindak lanjut penerbitan NIB dan kepesertaan jaminan sosial bagi sasaran yang telah diusulkan. (rus)



