BerandaNTBFraksi Demokrat Soroti Ketidakjelasan Tata Kelola Pertambangan Rakyat

Fraksi Demokrat Soroti Ketidakjelasan Tata Kelola Pertambangan Rakyat

Mataram (Suara NTB) – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB menyoroti sejumlah persoalan mendasar terkait regulasi dan kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat di NTB. Mulai dari lambannya pembentukan regulasi pertambangan rakyat, ketidakkonsistenan tarif pengelolaan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR), besaran koefisien pengelolaan pengusahaan, hingga mekanisme pembayaran Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang dinilai berpotensi memberatkan koperasi.

Berbagai catatan kritis tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.

Melalui Juru Bicara Fraksi partai Demokrat,  Syamsul Fikri menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan dalam penetapan tarif, serta kebijakan pertambangan rakyat yang tidak  membebani masyarakat dan koperasi.

Keberadaan regulasi pertambangan rakyat tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum dalam memberikan kepastian usaha, perlindungan terhadap masyarakat penambang, serta memastikan aktivitas pertambangan rakyat dapat berlangsung secara legal, tertib, dan berwawasan lingkungan.

“Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa percepatan regulasi ini tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap aktivitas pertambangan. Tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan pengawasan, penataan wilayah, perlindungan lingkungan, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah,” ujar Fikri.

Selain mendorong percepatan regulasi, Syamsul Fikri juga mencermati adanya indikasi ketidakkonsistenan pengaturan tarif pengelolaan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026. Dimana biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Namun, Lampiran III halaman 549 menetapkan tarif sebesar Rp1.500.000,00 per hektare per tahun. Atas kondisi tersebut Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan perhitungan penetapan tarif Rp1.500.000,00 per hektare, disertai dokumen pendukung serta hasil evaluasi dan penyempurnaan regulasinya.

“Selain itu, pengawasan terhadap pemungutan yang telah berjalan perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pungutan yang melampaui ketentuan,” tegasnya.

Tidak hanya persoalan tarif pengelolaan wilayah IPR, Fraksi Partai Demokrat juga meminta penjelasan terkait biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan IPR. Pengambilan sebesar 16 persen dari hasil penjualan untuk pendapatan daerah melalui pengelolaan pengusahaan IPR sangat memberatkan rakyat dan menyebabkan keengganan investor untuk bekerja sama dengan pemilik IPR.

“Atas persoalan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar beban koperasi atau UMKM tidak disamakan dengan perusahaan besar pemegang IUP atau IUPK. Fraksi Demokrat menyarankan agar koefisien bagi koperasi atau UMKM ditetapkan sebesar 5 persen,” lanjutnya.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti ketentuan pembayaran Jamrek sebesar 75 persen pada bulan pertama setelah diterbitkannya IPR. Ketentuan tersebut dinilai cukup memberatkan koperasi karena pada tahap awal penerbitan IPR, koperasi belum melakukan produksi dan belum memiliki anggaran untuk membayar Jamrek.

“Sementara itu, proses persiapan hingga dimulainya kegiatan produksi membutuhkan waktu berkisar empat sampai enam bulan,” kata Fikri.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar Pemprov NTB berkomunikasi dengan Kementerian ESDM untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran Jamrek selama empat bulan, bukan hanya satu bulan setelah IPR diterbitkan. (ndi)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO