Mataram (Suara NTB) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTB mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp60 Milyar untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII yang dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) NTB Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PKB meminta Pemprov NTB memberikan penjelasan secara terperinci terkait alokasi anggaran tersebut. Mengingat anggaran yang dialokasikan PON XXII dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 terbilang cukup besar yakni mencapai Rp60 miliar
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Lalu Muhibban secara khusus meminta pemerintah menjelaskan jabatan besaran anggaran untuk hibah KONI, renovasi venue olahraga melalui organisasi perangkat daerah (OPD), serta belanja langsung OPD untuk kegiatan PON.
“Berapa untuk hibah KONI? Berapa anggaran untuk renovasi venue olahraga melalui OPD? Berapa belanja langsung OPD untuk kegiatan PON ini. Mohon dijelaskan,” ucap Muhibban saat menyanpaikan padangan fraksinya terhadap pembahasan RAPBD 2027.
Selain persoalan rincian anggaran, Muhibban juga menyoroti pentingnya perhitungan kebutuhan pembiayaan PON secara cermat melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan pemerintah pusat.
“Pemerintah NTB harus menghitung dengan cermat kebutuhan anggaran pelaksanaan PON bersama NTT dan pemerintah pusat, serta pemerintah NTB mengupayakan dan memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Fraksi PKB mendorong Pemprov NTB mengupayakan dan memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan PON XXII. “Karena kondisi fiskal daerah tidak akan mampu jika dipaksakan,” katanya.
Karena itu Muhibban berharap alokasi anggaran PON XXII sebesar Rp60 miliar juga diharapkan memiliki peruntukan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraannya tidak hanya menjadi agenda olahraga nasional, tetapi juga memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat NTB.
Muhibban juga mengingatkan bahwa PON merupakan ajang olahraga berskala nasional yang tidak hanya menjadi sarana pemersatu bangsa. Tetapi juga memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, pembangunan infrastruktur, serta pembukaan lapangan pekerjaan di daerah.
“Bagi kami Fraksi PKB PON harus dilihat sebagai investasi pembangunan daerah, bukan hanya kegiatan olahraga yang menghabiskan anggaran daerah,” ungkapnya.
Menurut Muhibban, penyelenggaraan PON XXII di NTB berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kedatangan atlet dan suporter diharapkan dapat meningkatkan tingkat hunian hotel, restoran, serta kunjungan wisatawan.
Selain itu, pelaku UMKM di sektor kuliner, kerajinan, suvenir, dan konveksi juga berpeluang mendapatkan pasar dari penyelenggaraan ajang olahraga nasional itu.
“PON juga diharapkan mendorong peningkatan infrastruktur olahraga. Fasilitas yang diperbaiki untuk menunjang pelaksanaan PON nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat setelah kegiatan selesai,” pungkasnya. (ndi)



