Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Yusuf, S.Pd., M.Pd., menegaskan proses pengisian jabatan kepala sekolah di Kota Mataram dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ia membantah adanya kepentingan pribadi maupun intervensi pihak tertentu dalam proses tersebut.
Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kota Mataram, kemarin, mengatakan, pihaknya harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan dari Kementerian Pendidikan. Kehati-hatian diperlukan agar proses pengangkatan kepala sekolah tidak menimbulkan persoalan hukum maupun berdampak terhadap pelayanan pendidikan.
“Kami harus mengikuti SOP dari kementerian. Kalau dilanggar tentu ada konsekuensinya. Kami juga tidak ingin pelayanan pendidikan terganggu. Karena itu, saya sangat berhati-hati dalam mengambil langkah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengangkatan kepala sekolah mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur persyaratan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Di antaranya memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 serta sertifikat calon kepala sekolah, termasuk persyaratan administrasi lainnya.
Menurutnya, dari 99 calon kepala sekolah yang diusulkan Pemerintah Kota Mataram, sebanyak 78 orang masih dalam proses, sedangkan 16 orang dinyatakan ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kondisi tersebut membuat proses pengangkatan belum dapat dituntaskan.
Saat ini, Dinas Pendidikan terus berkoordinasi dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) untuk menelusuri kendala dalam proses administrasi dan sistem pengusulan. Bahkan, operator telah dilibatkan untuk memastikan persoalan teknis tersebut dapat segera diselesaikan.
Di sisi lain, Pemkot Mataram telah berupaya menyiapkan calon kepala sekolah melalui pelatihan yang dibiayai APBD. Sebanyak 47 guru telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan siap untuk ditempatkan sesuai kebutuhan sekolah.
Yusuf menyebut sejumlah sekolah yang membutuhkan pengisian jabatan kepala sekolah, di antaranya SMPN 1, SMPN 2, SMPN 6, SMPN 7, dan SMPN 13 Mataram. Untuk sementara, posisi yang kosong diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Namun, penempatan kepala sekolah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah harus memastikan calon yang ditempatkan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas masing-masing sekolah.
Ia juga membantah rumor yang berkembang bahwa lambatnya proses pengangkatan kepala sekolah berkaitan dengan persoalan suka atau tidak suka terhadap individu tertentu.
“Ini bukan masalah like and dislike. Saya tidak punya kepentingan. Pak Wali Kota juga tidak ada intervensi. Kami berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Yusuf berharap proses koordinasi dengan pemerintah pusat segera membuahkan hasil sehingga pelantikan kepala sekolah definitif dapat dilakukan dalam waktu dekat oleh Wali Kota Mataram.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah menerima balasan dari Kementerian Pendidikan terkait hasil evaluasi calon kepala sekolah. Dari 60 nama yang ditindaklanjuti, sebanyak 34 orang direkomendasikan, sementara sisanya belum mendapatkan rekomendasi.
“Kalau persoalannya belum tuntas, kami akan segera menugaskan jajaran untuk berangkat ke Jakarta. Harapan kami, persoalan ini segera selesai sehingga pengisian jabatan kepala sekolah bisa dilakukan,” pungkasnya. (fit)



