BerandaNTBKOTA MATARAMOptimalkan Potensi PAD, Disdag Mataram Susun Perwal Penataan PKL

Optimalkan Potensi PAD, Disdag Mataram Susun Perwal Penataan PKL

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang penataan kawasan pedagang kaki lima (PKL). Regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian pengelolaan PKL sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Hariansyah, S.T., M.Si., mengatakan, keberadaan PKL memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi daerah. Terlebih, jumlah PKL yang tersebar di sejumlah kawasan di Kota Mataram mencapai ribuan pedagang.

“Ini sangat krusial karena PKL merupakan salah satu potensi pendapatan PAD yang besar sekali. Di Kota Mataram jumlah PKL itu ribuan,” ungkap Irwan dalam rapat kerja Bersama Komisi II DPRD Kota Mataram, kemarin.

Menurutnya, penyusunan Perwal saat ini tengah dikoordinasikan bersama Bagian Hukum Setda Kota Mataram. Regulasi tersebut nantinya diharapkan menjadi landasan dalam mengatur kawasan berjualan, termasuk mekanisme pengelolaan dan penarikan retribusi sesuai ketentuan.

Namun, Irwan mengakui, upaya penataan PKL masih menghadapi kendala, terutama berkaitan dengan pendataan. Pasalnya, anggaran khusus untuk melakukan pendataan PKL belum terakomodasi dalam perencanaan anggaran Dinas Perdagangan.

Pihaknya kini berupaya mencari solusi agar pendataan pedagang dapat dilakukan secara menyeluruh. Pendataan dinilai penting untuk mengetahui jumlah, lokasi, serta aktivitas PKL sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan dan pengelolaan retribusi.

Di sisi lain, Disdag juga berupaya mencegah adanya penarikan iuran oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Salah satunya melalui mediasi antara APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) dan M3 (Majelis Muda Mentaram) yang difasilitasi di Kantor Dinas Perdagangan beberapa waktu lalu.

Irwan menyebutkan, setelah mediasi dilakukan, selama dua minggu terakhir tidak ditemukan lagi praktik penarikan iuran kepada PKL. Pihaknya juga telah memberikan imbauan secara langsung maupun tertulis kepada para pedagang, khususnya yang berjualan di kawasan Udayana.

“Alhamdulillah, dua minggu kemarin tidak ada lagi penarikan iuran kepada PKL. Kami juga sudah menyampaikan imbauan secara langsung kepada para pedagang,” jelasnya.

Penataan tidak hanya menyasar PKL di kawasan Udayana, tetapi juga sejumlah titik lain di Kota Mataram. Salah satunya pedagang yang berjualan di depan GOR Turida.

Penertiban dan penataan di kawasan tersebut dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ke depan, para pedagang direncanakan akan ditempatkan dalam konsep food court di area dalam GOR.

Langkah tersebut sekaligus mendukung persiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Meski demikian, rencana pemanfaatan area GOR masih memerlukan pembahasan lebih lanjut karena aset tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi NTB. Pemkot Mataram akan mengkaji pola kerja sama dengan pemerintah provinsi, termasuk kemungkinan skema sewa tahunan maupun bagi hasil.

“Ini masih kami rancang bersama Bagian Hukum. Karena GOR merupakan aset provinsi, tentu harus dibicarakan bagaimana bentuk kerja samanya,” tandasnya. (fit)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO